Sekali lagi Kang Dede menegaskan pemerintah bukan berupaya merebut tanah milik masyarakat yang nganggur, akan tetapi memaksa masyarakat untuk bergerak mengoptimalkannya.
Pasalnya ia khawatir kejadian tanah yang disertifikatkan ganda serta tanah diklaim atau diduduki orang lain atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang kemudian merepotkan pemilik tanah di kemudian hari.
"Maka oleh karena itu, hal-hal demikian yang membuat keputusan bahwa tanah tidak boleh dibiarkan terlantar," pungkasnya.* (ysp)