RADAR JABAR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendorong pemerintah desa agar lebih serius dalam memperbaiki tata ruang wilayahnya. Selain itu, ia juga mewacanakan penggunaan e-voting sebagai metode pemilihan kepala desa (Pilkades) demi efisiensi dan kemudahan proses demokrasi di tingkat desa.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat di Gedung Sate pada Kamis, 15 Mei. Dalam pidatonya, Dedi menyoroti banyaknya kerusakan tata ruang desa di Jawa Barat yang menurutnya disebabkan oleh pendekatan politis yang lebih diutamakan daripada kepentingan konservasi lingkungan.
“Sebabnya pendekatan yang digunakan lebih politis dari pada kepentingan konservatif,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pelestarian alam seharusnya menjadi perhatian utama karena manusia hidup berdampingan langsung dengan lingkungan. Pria yang akrab disapa KDM ini menilai, ketidakseimbangan antara pembangunan dan alam menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan di desa.
Lebih lanjut, KDM mengingatkan pentingnya menjaga warisan budaya lokal. Ia menyoroti bahwa banyak kepala desa saat ini kehilangan ikatan dengan akar budaya dan nilai-nilai leluhur, yang akhirnya membuat arah pembangunan desa menjadi kurang berkelanjutan.
Ia berharap APDESI dapat berperan aktif untuk membimbing para kepala desa agar kembali terhubung dengan alam dan tradisi lokal sebagai fondasi kepemimpinan.
Selain menyampaikan kritik dan arahan, Dedi juga mewacanakan penerapan e-voting dalam Pilkades sebagai solusi praktis untuk mempercepat dan mempermudah proses pemilihan secara transparan.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola desa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk berkolaborasi dalam penataan ruang desa. Ia mengusulkan agar setiap kecamatan dapat memiliki satu konsultan dari kalangan akademisi untuk mendampingi pemerintah desa dalam menyusun desain tata ruang yang lebih tertata dan berorientasi jangka panjang.
“Jadi bisa satu kecamatan satu konsultan. Bantu desain tata ruang desa dan berbagai persoalannya,” bebernya.* (son)