DPRD Soroti Lambatnya Pemkab Dalam Mitigasi Bencana di Sumedang

RADAR JABAR – Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang dalam penanganan bencana kembali disorot oleh DPRD.

Anggota DPRD Sumedang dari Fraksi PKS, Dr. Iwan Nugraha, menilai respons cepat dalam situasi darurat memang sudah cukup baik.

Namun, ia menyoroti lemahnya upaya mitigasi dan tindak lanjut pascabencana yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Saya kira dari sisi response time sudah cukup baik. Tapi mitigasi dan follow-up-nya sangat lemah. Ini yang harus diperbaiki,” tegas Iwan dalam keterangannya.

Salah satu contoh nyata, kata ia, adalah banjir Cimande yang baru-baru ini terjadi. Menurut Iwan, dalam rapat koordinasi tersebut, pihaknya sudah merekomendasikan pembentukan posko banjir untuk memperlancar koordinasi bantuan dan evakuasi warga. Namun, hingga kini, posko tersebut belum juga terealisasi.

 

BACA JUGA:BPBD: Sebanyak 7.298 Warga Terdampak Banjir di Kabupaten Bandung

BACA JUGA:Tanggap Bencana: BPBD dan Relawan Evakuasi Balita yang Terdampak Banjir di Dayeuhkolot

 

“Baru katanya mau dibuat. Ini kan lamban sekali,” keluhnya.

Ia menyebut, ketiadaan posko menyebabkan kebingungan di masyarakat. Warga terdampak kesulitan mencari tempat mengadu, sementara masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan pun tidak tahu harus ke mana.

Akibatnya, distribusi bantuan menjadi tidak terkoordinasi, dengan risiko menumpuk di satu titik sementara wilayah lain kekurangan.

Kondisi ini, paparnya, bukan pertama kali terjadi. Oleh karena itu, Ia juga mengingatkan soal kejadian longsor di Cimanggung pada 2021 lalu yang hingga kini belum mendapatkan penanganan yang memadai.

Dimana, lanjutnya, lahan bekas longsoran masih dibiarkan begitu saja tanpa penguatan struktur tanah atau vegetasi.

Lebih parahnya, warga yang sempat mengungsi kembali ke rumah-rumah mereka di area rawan tanpa ada intervensi dari pemerintah.

“Saya kira ini hanya tinggal menunggu waktu saja sampai kejadian serupa terulang. Seharusnya ada langkah konkret dari pemerintah, bukan hanya sekadar menunggu viral baru bergerak,” imbuhnya.

Iwan menegaskan bahwa fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana harus diperkuat, khususnya di BPBD.(ysp)