Wakil Presiden Ingatkan Kepala Daerah untuk Mengantisipasi Kelangkaan Menjelang Ramadhan

RADAR JABAR - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh kepala daerah untuk mewaspadai kelangkaan dan lonjakan harga barang-barang pokok menjelang Ramadhan yang diperkirakan jatuh pada 1 Maret 2025.

Dalam acara pembekalan saat retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, Gibran menekankan perlu ada koordinasi dan langkah-langkah mencegah kelangkaan serta menjaga harga barang agar tetap terjangkau.

Kemudian, Gibran lanjut menyoroti pentingnya mempersiapkan kelancaran lalu lintas dan sarana prasarana pendukung selama arus mudik dan arus balik lebaran.

Oleh karena itu, Gibran berpesan kepada para kepala daerah untuk berkoordinasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan demi memastikan kelancaran, keamanan, serta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan tradisi mudik ke kampung halaman.

"Jangan sampai ada kelangkaan bahan bakar. Jangan sampai ada penumpukan di exit toll, misalnya, hati-hati sekali," kata Wapres Gibran kepada seluruh kepala daerah peserta retret yang dikutip dari laman Antara.

Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21–28 Februari 2025, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hari ke-6 retret, Rabu, Gibran menjadi pembicara utama sesi pembekalan untuk kepala daerah.

Dalam sesi itu, Wapres berbicara mengenai pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah, kemudian Gibran juga menyoroti beberapa program prioritas pemerintah termasuk MBG dan penghapusan stunting.

Beberapa isu lain juga diangkat oleh Gibran dalam sesi pembekalan, di antaranya peran aktif kepala daerah menjaga dan merawat toleransi di daerah masing-masing, dan tata kelola daerah yang efektif dengan memanfaatkan teknologi seperti e-katalog untuk pengadaan.

 

BACA JUGA:Wapres Gibran Berpesan Kepala Daerah Terpilih Utamakan Kesejahteraan Petani

BACA JUGA:Gibran Rakabuming Hormati Keputusan Pemecatan dari PDIP, Fokus Dukung Pemerintahan Prabowo

 

"Ini perlu saya garis bawahi Bapak, Ibu. Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 42 Tahun 2024 (pada) Oktober tahun 2026 nanti, (pengadaan) barang dan jasa dengan ketentuan tertentu itu wajib memiliki sertifikasi halal," ujar Gibran.

Oleh karena itu, dia meminta para kepala daerah terutama di wilayah-wilayah yang mayoritas warganya muslim untuk menyusun strategi mempercepat sertifikasi halal di daerah masing-masing.

"Jadi nanti, mohon Bapak, Ibu memberikan penegasan-penegasan, dan juga saya mohon kerja sama Bapak, Ibu kepala daerah untuk bersinergi dengan Pak Kepala Badan," sambung Gibran.

Kepala badan yang disebut Gibran itu merujuk kepada pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan sertifikat halal.

Sesi pembekalan oleh Wapres berlangsung selama kurang lebih 30 menit, kemudian Gibran lanjut memandu sesi diskusi dan mengajak masing-masing kepala daerah berbagi praktik-praktik baik yang pernah mereka lakukan di bidang profesi mereka masing-masing.

Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini.