Wakil Menteri PU, Diana Kusuma Astuti menambahkan, pemerintah pusat berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur air minum di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung.
Sebab, kata Diana, saat ini pelayanan air minum di Indonesia masih terbatas. Berdasarkan data Kementerian PU, pelayanan air bersih baru mencapai 45 persen, sedangkan untuk perpipaan baru mencapai 20 persen.
BACA JUGA:Tegas! DPUTR Kabupaten Bandung Larang Pembangunan di Sekitar Exit Tol Soreang Tanpa Izin
BACA JUGA:Dukun Cabul Asal Pangalengan Diringkus Polresta Bandung: Korban Ada 3 Orang
Proyek SPAM IKK Ciparay ini merupakan salah satu wujud komitmen tersebut. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pihak swasta dalam proyek penyediaan air bersih bagi masyarakat ini.
"Saya sangat senang dan apresiasi upaya Pemkab Bandung dan PDAM Tirta Raharja yang berhasil melakukan kerjasama B to B. Ini bisa menjadi contoh bagi yang lain. Tidak semua pembangunan harus pake APBN dan APBD," tutur Diana.
Ia juga menitip pesan kepada PDAM Tirta Raharja agar memperhatikan tarif air yang akan dikenakan kepada masyarakat. Diana juga mewanti-wanti jangan sampai tarif yang ditetapkan memberatkan masyarakat Kabupaten Bandung.
"Memang memindahkan air itu ada cost besar. Tapi tolong untuk masalah tarif, dihitung betul. Monggo lah, yang penting tarifnya terjangkau oleh masyarakat. Kalau terjangkau kan masyarakat mau ambil air ini," tegas Wamen PU.* (ysp)