Menteri PPN/Bappenas: Dampak Kebijakan Donald Trump terhadap Ekonomi Indonesia Tidak Signifikan

RADAR JABAR - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan bahwa kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia dibandingkan negara lain.

Dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Rachmat menekankan pentingnya memperhatikan dinamika global, termasuk kebijakan ekonomi AS dan kondisi ekonomi China.

Namun, berdasarkan simulasi yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas, pengaruh kepemimpinan Trump terhadap ekonomi Indonesia dinilai tidak sedalam negara lain.

Trump dikenal dengan kebijakan ekonomi yang mengutamakan kepentingan AS, seperti penerapan tarif perdagangan terhadap beberapa negara, termasuk China, Kanada, Meksiko, dan kemungkinan Uni Eropa.

Selain itu, beberapa keputusan kontroversialnya, seperti penutupan kantor USAID serta rencana intervensi terhadap Jalur Gaza dan Terusan Panama, berpotensi memicu ketegangan ekonomi global.

Menurut pengamat pasar uang Ariston Tjendra, kebijakan tersebut dapat menimbulkan konflik ekonomi antara AS dan negara lain serta berimbas pada ketidakstabilan ekonomi dunia.

AS juga sempat menghentikan sementara bantuan luar negeri ke Indonesia, yang berdampak pada program kesehatan seperti penanganan HIV/AIDS dan TBC.

Di tengah kondisi ini, Rachmat menyoroti pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi domestik. Hingga triwulan III-2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03 persen, dengan cadangan devisa mencapai 155,7 miliar dolar AS, yang setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor. Inflasi pun terkendali pada level 1,57 persen di akhir 2024, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Bappenas memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 5,3 persen, yang diharapkan menjadi fondasi menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2025–2029.

Pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal adaptif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan target pendapatan negara mencapai 13,75–18 persen dari PDB pada 2029.

Strategi pembangunan yang terintegrasi dalam RPJMN 2025–2029 dan RKP 2025 akan menjadi dasar percepatan pembangunan nasional.

Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo dan pendekatan kolaboratif lintas sektor, Rachmat optimis target ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.