RADAR JABAR - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meluncurkan berbagai fasilitas baru bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Salah satu langkah utama adalah menyediakan lounge (ruang tunggu) khusus di bandara internasional serta mendorong keanggotaan BPJS Kesehatan bagi para PMI.
"Jadi, di bandara ini kita butuh lounge khusus untuk PMI dan itu akan dibuka di seluruh bandara internasional dan kebaikan hati Kementerian BUMN, ini digratiskan untuk kami. Saya kira ini suatu hal yang luar biasa," ujar Menteri Karding dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/11).
Peluncuran lounge khusus PMI ini direncanakan berlangsung dalam dua pekan ke depan. Selain itu, jalur khusus di bandara bagi calon PMI juga akan disiapkan untuk mempercepat proses keberangkatan mereka ke luar negeri.
"Untuk jalur khusus sebelumnya sebenarnya Pak Erick sudah mendorong dan menyiapkan itu jalur khusus-khusus PMI. Lagi saya mau cek di daerah-daerah lain di luar Jakarta, apakah memang masih berlaku. Kalau tidak, akan kita buka lagi," jelas Karding.
BACA JUGA:Waspadai Potensi Kerawanan, Pj Kepala Daerah Diminta Jaga Kondusifitas Pilkada 2024
BACA JUGA:Kerja Sama dengan JICA, Dirjen PTPP Harap Pengelolaan Pertanahan Semakin Inovatif dan Berdampak
Tidak hanya itu, kedua kementerian juga menjalin kerja sama dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung pemberdayaan PMI yang telah kembali ke Indonesia. Program ini bertujuan membantu mereka mengelola keuangan hasil kerja di luar negeri secara efektif, khususnya bagi mereka yang membutuhkan peningkatan keterampilan.
"Karena kami punya kepentingan pemberdayaan, termasuk dalam konteks bagaimana me-manage keuangan pekerja migran kita, khususnya yang lost skill dalam konteks supaya tidak jadi masalah bagi dirinya dan keluarganya," kata Karding.
"Kita lagi cari skema-skema bersama bank-bank yang ada di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) ini untuk mengatasi hal-hal seperti ini," tambahnya
Langkah lain yang sedang diupayakan adalah mendorong para PMI untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan. Dengan keanggotaan ini, PMI akan memiliki perlindungan kesehatan selama bekerja di luar negeri.
"Jadi, nanti kita minta ini bekerja sama atau bagaimana polanya, yang penting intinya harus ada perlindungan kesehatan untuk PMI kita di luar negeri," tutup Karding.*