RADAR JABAR - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp6,14 triliun untuk tahun anggaran 2025 guna mempercepat pelaksanaan beberapa program strategis.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Selasa (3/9), Menteri Trenggono menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini akan digunakan untuk tujuh program utama.
"KKP mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,14 triliun," ujarnya.
Pertama, Rp1,98 triliun dialokasikan untuk pembangunan perikanan budi daya terintegrasi dari hulu ke hilir berbasis ekonomi biru, guna mencapai swasembada pangan dan keberlanjutan industri serta penyediaan pangan bergizi.
BACA JUGA:Paus Fransiskus Gunakan Innova Zenix Hybrid SCV 1 Selama Selama Kunjungan di Indonesia
Kedua, pengembangan penangkapan ikan terukur yang terintegrasi hulu-hilir dengan alokasi sebesar Rp565 miliar untuk mendukung sumber daya alam dan industri maritim. Ketiga, penguatan sistem logistik, rantai dingin, dan jaminan mutu dengan anggaran Rp696,65 miliar untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi perikanan.
Keempat, sebesar Rp1,01 triliun akan digunakan untuk operasi pengawasan dan perawatan armada PSDKP, guna memberantas IUU Fishing serta penyelundupan benih lobster, dalam rangka mendukung ekonomi biru. Kelima, penataan ruang laut dan perluasan kawasan konservasi serta pengelolaan pulau-pulau kecil mendapat alokasi Rp896,7 miliar untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keberlanjutan stok ikan.
Keenam, program pembangunan kampung nelayan dan budi daya modern dialokasikan Rp660 miliar untuk meningkatkan produktivitas, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Ketujuh, peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan dengan anggaran Rp353,14 miliar untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi sektor tersebut.
"Ketujuh peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi sebesar Rp353,14 miliar," ujar Menteri KKP.
BACA JUGA:Paus Fransiskus Tiba Di Bandara Seokarno-Hatta Hari Ini
BACA JUGA:Indonesia Menjajaki Kerja Sama Ekonomi Biru Dengan Zanzibar
Pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp6,23 triliun, yang terdiri dari berbagai sumber pendanaan, termasuk rupiah murni dan pinjaman luar negeri.
Komisi IV DPR RI melalui Wakil Ketuanya, Anggia Erma Rini, menyatakan dukungan atas usulan tambahan anggaran tersebut dan meminta KKP untuk berkomitmen menambah kegiatan bantuan di daerah jika usulan ini disetujui.