RADAR JABAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah dalam proses menyiapkan surat undangan untuk meminta klarifikasi dari Kaesang Pangarep terkait dugaan gratifikasi yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial.
KPK merasa perlu untuk melakukan tindakan ini guna memastikan transparansi dan kejelasan terkait informasi yang telah menyebar di publik.
"Suratnya sedang dikonsep, surat undangan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.
Baru-baru ini, Erina Gudono, yang merupakan istri dari Kaesang Pangarep, menjadi pusat perhatian di media sosial. Salah satu topik yang menarik perhatian adalah dugaan bahwa pasangan ini menggunakan jet pribadi saat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.
BACA JUGA:Kemenag RI Paparkan Keberhasilan Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Forum G20 Brasil
Isu gratifikasi ini menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet, terutama di platform media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter).
Dugaan tersebut muncul setelah Erina Gudono membagikan pemandangan dari dalam jet pribadi melalui unggahan di Instagram, yang memicu spekulasi dan diskusi di antara pengguna media sosial.
Alex menyatakan bahwa pihak Kaesang memiliki kemampuan untuk memberikan pernyataan secara mandiri terkait isu yang dikaitkan dengan dirinya. Selain itu, mereka juga dapat secara langsung menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari publik mengenai isu tersebut.
"Sebelum mengundang, kadang-kadang dari pihak yang akan kita klarifikasi itu sudah mendeklarasikan terkait dengan berita yang ada di masyarakat. Baik juga buat yang bersangkutan, apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK, tentu sesuai dengan kebutuhan dari Kedeputian Pencegahan dan Monitoring," ujarnya.
BACA JUGA:Anies Ucapkan Selamat Kepada Pihak Yang Akan Bertarung Di Pilkada 2024
BACA JUGA:Menteri AHY Kembali Gandeng World Bank untuk Sukseskan Program ILASP
Alexander juga menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa deklarasi tersebut disertai dengan semua dokumen pendukung yang resmi dan sah. Dia mengingatkan agar tidak ada dokumen yang tertinggal atau diabaikan, karena setiap dokumen pendukung memiliki peran penting dalam memperkuat keabsahan deklarasi tersebut.
"Tidak sekedar deklarasi tetapi juga tolong buktinya. Jadi supaya masyarakat yang mempertanyakan dan membuat media sosial dua hari ini sangat rame dengan itu juga menjadi tercerahkan," kata Alex.