Demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kebebasan politik, tetapi juga oleh kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial. Setelah 26 tahun reformasi, Indonesia masih menghadapi kesenjangan sosial dan ekonomi yang cukup signifikan.
Sementara beberapa kelompok masyarakat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi, sebagian lainnya masih terpinggirkan. Ketidakadilan ini bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas demokrasi.
Kesenjangan yang ada dapat memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat, yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengubah tatanan demokrasi.
Oleh karena itu, perjuangan untuk demokrasi juga harus mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, sehingga seluruh rakyat bisa merasakan manfaat dari sistem demokrasi.
3. Pelemahan Lembaga-lembaga Demokrasi
Lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR, KPK, dan pengadilan harus berfungsi secara independen dan efektif untuk menjaga integritas sistem demokrasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran bahwa lembaga-lembaga ini mulai melemah, baik karena intervensi politik maupun karena kurangnya dukungan dari masyarakat.
Contoh nyata adalah revisi undang-undang KPK yang dinilai banyak pihak melemahkan lembaga anti-korupsi tersebut.
Demokrasi tidak bisa berjalan tanpa adanya lembaga yang kuat dan independen. Ketika lembaga-lembaga demokrasi melemah, maka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan semakin besar. Oleh karena itu, masyarakat harus terus mengawasi dan mendukung penguatan lembaga-lembaga ini.
4. Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Politik
Demokrasi tidak hanya soal pemilu, tetapi juga soal partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Setelah 26 tahun reformasi, ada indikasi bahwa partisipasi politik masyarakat mulai menurun, terutama di kalangan generasi muda. Banyak yang merasa apatis dan tidak percaya bahwa suara mereka bisa membawa perubahan.
Menjaga kualitas demokrasi memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Tanpa partisipasi yang kuat, demokrasi bisa berubah menjadi sekadar formalitas belaka, di mana pemilu hanya menjadi ritual tanpa makna yang mendalam.
Oleh karena itu, pendidikan politik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik harus terus digalakkan.
5. Peran Media dalam Demokrasi
Media merupakan pilar penting dalam demokrasi karena berfungsi sebagai pengawas dan penyampai informasi kepada publik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, independensi media di Indonesia semakin terancam oleh tekanan politik dan kepentingan bisnis. Beberapa media bahkan cenderung menjadi alat propaganda bagi pihak-pihak tertentu.
Oleh karena itu, memperjuangkan demokrasi juga berarti memperjuangkan kebebasan pers dan independensi media. Masyarakat harus kritis terhadap informasi yang disajikan oleh media dan mendukung media yang benar-benar independen dan berintegritas.