Ketahanan Pangan di Kabupaten Bogor: Leuit dan Intervensi Pemerintah

RADAR JABAR, BOGOR- Kepemimpinan satu tahun dari Bupati BOGOR Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati BOGOR Ade Ruhandi gencar melakukan pembangunan infratsruktur, pendidikan, hingga kesehatan. 

Di balik gencarnya pembangunan fasilitas jalan yang paling tersorot, ketahanan pangan juga berjalan seiringan dengan pembangunan lainnya.

Saat zaman Soeharto, Indonesia gencar melakukan pembangunan termasuk ketahanan pangan. Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Maka, pada masa orde baru tersebut diadakan program Bimbingan Masal (BIMAS) untuk mendorong peningkatan hasil beras, sekitar 1969.

Pada 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan. Saat itu, Indonesia mampu menjadi pengekspor pangan setelah sebelumnya hanya mengandalkan impor.

Kini, masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki program ketahanan pangan yang bertujuan mencapai swasembada pangan pada 2028 mendatang.

Pada ketahanan pangan sendiri, memiliki empat pilar berdasarkan Food and Agriculture Organization (FAO) yakni ketersediaan, keterjangkauan (ekonomi dan fisik), pemanfaatan (gizi), dan stabilitas pasokan.

Selain itu, pada program ketahanan pangan sendiri memiliki tantangan utama seperti iklim yang tidak menentu hingga alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian.

Pemkab Bogor Serius Soal Ketahanan Pangan

Satu tahun sudah Rudy Susmanto-Ade Ruhandi (Jaro Ade) menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Gencarnya pembangunan sangat jelas merubah Kabupaten Bogor secara bertahap.

Khusus ketahanan pangan, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, akan mempersiapkan lumbung utama di wilayah Cariu dan Jonggol.

Dalam langkahnya, persiapan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk melengkapi peralatan bagi para petani guna menunjang aktivitas pertanian.

Ia mengungkapkan, alat yang dipersiapkan seperti alat pengupas gabah hingga alat pengering gabah. Adanya penunjang fasilitas tersebut diharapkan dapat meringankan kinerja para petani yang ada di Kabpaten Bogor.

"Sehingga para petani yang ada di Cariu, Jonggol, tadi perlu keluar ke Karawang untuk mengupas, memproses gabahnya menjadi padi," ungkapnya.

"Sehingga harga beras rata-rata naik Rp 500 rupiah, harus dikirim ke Karawang, dari Karawang balik lagi ke Kabupaten Bogor. Nah panennya di Bogor, prosesnya di Bogor, langsung didistribusikan kepada masyarakat dan para pedagang," sambung dia.

Sumber: