RADAR JABAR - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memberikan tanggapan terkait kritik terhadap biaya sewa Mobil Alphard sebesar Rp 25 juta per hari untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan ditentukan oleh Istana, melainkan menyesuaikan dengan harga pasar di IKN.
"(Soal sewa Alphard Rp 25 Juta per hari) Oh iya itu kan lokal, pasar lokal, bukan kita, dan kita besok enggak akan menggunakan itu kan. Kita akan menggunakan bus," kata Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Pratikno menyatakan bahwa pelaksanaan HUT RI di IKN menghadapi banyak tantangan, terutama terkait akses transportasi dari Balikpapan ke IKN.
"Tol belum sepenuhnya jadi. Bandara di IKN belum jadi, ini tol dan bandara ini diperkirakan jadi di akhir Agustus awal September. Jadi untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu sama prasarana transportasi," ucap dia.
Selain itu, Pratikno menjelaskan bahwa para tamu yang akan mengikuti upacara detik-detik proklamasi di IKN akan difasilitasi dengan bus untuk menuju lokasi upacara. Namun, Pratikno tidak mengetahui secara rinci jumlah bus yang akan disediakan.
BACA JUGA:Mensesneg Ungkap Banyak Ormas Ingin Ikut Upacara HUT RI Ke-79 di IKN
"Waduh enggak tau saya, enggak hapal. Kan ada juga keterbatasan infrastruktur yang ada di sana kan. Kita harus menyediakan banyak bus, itu pun kita sudah berkoordinasi dengan aparat setempat di Kaltim, Pemda, Pemkab, dengan Kapolda, dengan Pangdam sama-sama berkolaborasi agar apa yang dibutuhkan dalam proses detik-detik proklamasi itu bisa tercukupi," pungkas dia.
Sementara itu, dikonfirmasi oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur, Damun Kiswanto, Kemensetneg diketahui menyewa minimal 1.000 unit mobil untuk memenuhi kebutuhan transportasi tamu negara dan tamu sangat penting (VVIP) selama peringatan HUT ke-79 RI di IKN.
"Kami dan Kemensetneg tanda tangani nota kesepahaman pengadaan 1.000 unit mobil untuk perayaan kemerdekaan," ungkapnya.
"Permintaan pengadaan mobil dari Kemensetneg itu sekitar 1.000 unit, dan sudah dibayar uang muka 50 persen dari nilai kontrak," kata Damun.
Untuk memenuhi permintaan Kemensetneg, DPD Asperda Kaltim harus menambah unit mobil dari luar daerah karena keterbatasan unit mobil rental di wilayah tersebut.
Untuk mengatasi keterbatasan ini, DPD Asperda Kaltim berkoordinasi dengan DPP Asperda Indonesia, yang setuju untuk mendukung dengan mengirimkan sejumlah unit mobil ke Kalimantan Timur.