Pakistan Perketat Keamanan Jelang Perundingan AS–Iran di Islamabad

RADAR JABAR - Pakistan meningkatkan pengamanan di ibu kota Islamabad menjelang perundingan penting antara Amerika Serikat dan Iran terkait upaya mencapai gencatan senjata. Pemerintah juga menetapkan hari libur nasional pada Kamis (9/4) dan Jumat sebagai bagian dari persiapan acara tersebut.

Negosiasi antara kedua negara dijadwalkan berlangsung di Islamabad pada Jumat, atas undangan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Pertemuan ini diperkirakan digelar di salah satu hotel di kawasan administratif yang kini berada dalam pengamanan ketat.

Delegasi Iran akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi serta Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf. Sementara itu, dari pihak Amerika Serikat akan diwakili oleh Wakil Presiden J. D. Vance bersama dua utusan khusus Presiden Donald Trump, yaitu Steve Witkoff dan Jared Kushner.

Putaran awal perundingan disebut akan dimulai pada Sabtu (11/4), dengan fokus pada sepuluh poin proposal yang diajukan Iran. Beberapa poin utama mencakup kendali Iran atas Selat Hormuz, penarikan pasukan AS dari kawasan Timur Tengah, serta penghentian seluruh operasi militer.

BACA JUGA:Iran Bantah Serangan Baru ke Negara Teluk Selama Gencatan Senjata dengan AS

BACA JUGA:Donald Trump Desak Iran Hentikan Pungutan di Selat Hormuz

Namun, salah satu isu yang berpotensi menjadi kendala dalam pembicaraan ini adalah situasi di Lebanon, yang belakangan menjadi target serangan Israel dan dapat memengaruhi jalannya negosiasi.

Diketahui bahwa perang antara Iran dan Amerika Serikat yang melibatkan Israel sejak akhir Februari 2026 memberikan dampak terutama di sektor ekonomi dan diplomatik bagi Pakistan. Ketergantungan Pakistan pada impor energi dari Teluk membuatnya terpukul akibat penutupan Selat Hormuz dan lonjakan harga minyak di atas 100 dolar per barel.

Untuk menekan dampak krisis, pemerintah menerapkan penghematan ketat seperti pemotongan gaji pejabat, pengurangan belanja negara, serta kebijakan hemat energi. Kenaikan harga BBM memicu inflasi tinggi, sementara aktivitas pendidikan dan kerja turut dibatasi.

Selain itu, gangguan remitansi dan perdagangan juga berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi serta memperburuk neraca pembayaran.

Di sisi lain, Pakistan memainkan peran penting sebagai mediator dengan memfasilitasi gencatan senjata dan perundingan antara kedua pihak. Namun, konflik ini juga memicu risiko keamanan di perbatasan, peningkatan pengungsi, serta ancaman terhadap stabilitas ekonomi yang sudah rapuh.*

Sumber: