Pemkab Bandung Percepat Implementasi Inpres Tentang KDKMP, Ini Tujuannya

Pemkab Bandung Percepat Implementasi Inpres Tentang KDKMP, Ini Tujuannya

Pemkab Bandung Percepat Implementasi Inpres Tentang KDKMP, Ini Tujuannya --

RADAR JABAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus mempercepat langkah implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

Program nasional yang digagas pemerintah pusat melalui kerja sama antara PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, serta mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat berbasis koperasi.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna menegaskan bahwa Inpres tersebut merupakan kebijakan strategis yang sejalan dengan arah pembangunan daerah. 

Menurutnya, penguatan koperasi desa menjadi langkah konkret dalam membangun ekonomi masyarakat dari tingkat bawah.

“Kabupaten Bandung siap menjadi contoh implementasi Inpres ini. Koperasi Desa Merah Putih adalah gerakan ekonomi rakyat yang harus kita wujudkan bersama secara gotong royong dan berkelanjutan,” tegas Bupati yang akrab disapa Kang DS saat dikonfirmasi, Rabu 29 Oktober 2025.

 

BACA JUGA:Target Belum Tercapai, Bupati Kang DS Berharap Opsen PKB Dan BBNKB Berkontribusi Optimal Ke PAD

BACA JUGA: Bupati Kang DS Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung

 

Sebagai tindak lanjut dari Inpres tersebut, paparnya, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program KDKMP di wilayah Kabupaten Bandung. 

"Berdasarkan hasil monitoring, terdapat 262 Koperasi Merah Putih yang telah aktif operasional, sementara 18 koperasi lainnya belum aktif," ungkapnya.

Dari jumlah yang sudah berjalan, laniutnya, sebagian besar baru memiliki satu unit gerai perkantoran dan masih membutuhkan pengembangan fasilitas usaha. 

Beberapa koperasi juga menghadapi kendala permodalan, kesulitan mencari mitra usaha, serta terdapat unit yang terhambat karena status BI checking.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, kata Kang DS, Pemkab Bandung bersama jajaran TNI dan PT. Agrinas menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP/KKMP Kabupaten Bandung.

Sumber:

Berita Terkait