Usai Kasat Pol PP, Kini Kadis PUPR Beberkan Fakta Baru Soal Perizinan Mie Gacoan di Kota Bogor

RADAR JABAR – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Rena Da Frina angkat suara terkait update polemik perizinan gerai Mie Gacoan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan yang menabrak aturan. 

Rena menegaskan, bahwa pihaknya sampai saat ini belum menandatangani apapun terkait perizinan yang diajukan manajemen Mie Gacoan, salah satunya izin PBG alias Persetujuan Pembangunan Gedung.

Proses pengajuan PBG gerai Mie Gacoan yang nekat beroperasional pada Jumat (31/5) lalu itu, kata Rena, belum keluar dan masih dalam perbaikan dokumen. 

“Saya ada buktinya, salah satunya berupa dokumen. Bahkan, bisa dilihat atau di akses kalau pengajuan mereka kita kembalikan karena ada yang harus diperbaiki. Jadi, apa yang sudah kita approve terutama di perihal izin PBG-nya,” katanya kepada wartawan dikutip Jumat,  5 Juli 2024.

BACA JUGA:Dua ASN KBB Diperiksa KPK dalam Dugaan Korupsi Pengadaan APD , Ini Tanggapan PJ Bupati KBB

Hal itu dilontarkannya menyikapi pernyataan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Bogor, Agustian Syach yang menyebut bahwa pihak Mie Gacoan Jalan Pahlawan hanya tinggal menunggu Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 

Menurut Rena, itu hal yang ngaco. Karena proses terbitnya SKRD harus melalui tahap tuntasnya perizinan PBG. 

“SKRD itu terakhir dan harus selesai dulu PBG-nya. Nah, pada kenyataannya PBG sendiri belum ada,” tegas dia. 

Bahkan, Rena membeberkan, bahwa hampir seluruh gerai Mie Gacoan yang ada di wilayah Kota Bogor status perizinannya sampai saat ini masih dalam perbaikan dokumen, meski sudah beroperasional sejak lama. 

"Seperti Mie Gacoan yang ada di Jalan Sholeh Iskandar dan Jalan Pajajaran. Untuk  Mie Gacoan yang di Tajur malah tidak mengajukan izinnya ke PUPR,” ungkapnya. 

BACA JUGA:Dua ASN KBB Diperiksa KPK dalam Dugaan Korupsi Pengadaan APD , Ini Tanggapan PJ Bupati KBB

Diberitakan sebelumnya, Kasat Pol PP Kota Bogor, Agustian Syach menyebut, bahwa pihak Mie Gacoan hanya akan diberi sanksi denda atas pelanggaran yang mereka lakukan diawal yakni beroperasi sebelum memiliki persyaratan perizinan yang disoalkan.

Ia menjelaskan, usai SP 2 dilayangkan beberapa waktu lalu kepada manajemen Mie Gacoan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor dan Mie Gacoan. 

Sebelum pihaknya melayangkan SP 3, sambung Agus -sapaanya- belum lama ini pihak Mie Gacoan mendatangi kantornya dan menunjukkan bukti-bukti perizinan yang sudah mereka miliki.

Sumber: Jabar Ekspres