Unjuk Rasa Ratusan Buruh di Gerbang Pemkab Bogor, Tuntut UMK 2026 Naik!

RADAR JABAR, BOGOR - Ratusan buruh yang tergabung dari berbagai federasi pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan Gerbang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, pada Kamis (20/11/2025).

Unjuk rasa itu dimaksud untuk menolak kebijakan upah baru yang dinilai tidak dapat memberikan upah layak bagi para buruh.

Ketua KC FSPMI Komarudin menjelaskan, para buruh menyoroti rencana penetapan upah minimum dengan menggunakan formula baru pada RPP Kementerian Ketenagakerjaan.

Kata dia, adanya indikator indeks harga tertentu sebesar 0,2 hingga 0,7 disepakati oleh pemerintah tanpa mengajak diskusi serikat pekerja.

BACA JUGA:Pemkab Bogor Respons Pernyataan Menteri Ara Soal Kabupaten/Kota Termiskin

BACA JUGA:Lasqi Nusantara Fest 2025 akan Digelar di Kabupaten Bogor

“Kalau Inflasi dan pertumbuhan ekonomi sudah jelas. Tapi indeks harga tertentu itu yang menetapkannya adalah pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, kami tidak diajak diskusi, tidak diajak survei,” katanya, pada Kamis (20/11/2025).

“Kenapa kami menolak?, 0,2 sampai 0,7 karena tidak ada dasarnya, apa dasarnya? tidak ada dasarnya, kami diapresiasikan sebesar itu,” sambung dia.

Dia menutur, UMP yang akan diumumkan pada 21 November mendatang berada di angka Rp 2.190.000. Angka tersebut dinilai tidak layak.

Lebih lanjut, pihaknya menuntut agar UMK 2026 mendatang mengalami kenaikan minimal sebesar 8,5 persen di Kabupaten Bogor.

BACA JUGA:BNPB Siapkan Pooling Fund Bencana untuk Pemerintah Daerah

BACA JUGA:Pemkab Bogor Minta Masyarakat Menyediakan Lahan untuk Hutan Kota

“Kalau 8,5 persen dikali gaji UMK Bogor yang sekarang Rp 4,8 juta, itu hanya naik sekitar Rp 350 sampai 400 ribu. Tidak besar. Hanya sebesar itu,” lanjut dia.

Angka 8,5 persen itu dinilai realistis karena indikator ekonomi tahun depan sama dengan tahun sebelumnya. Dia menambahkan, pada 2025 pemerintah pusat menetapkan indikator tertentu 0,8 sampai 0,9.

Sumber: