Pemkab Bogor Ungkap Langkah untuk Pastikan SPPG Aman
Ilustrasi--Freepik
RADAR JABAR, BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyatakan, kerap kali mengadakan sertifikasi kepada petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor Fusia Meidiawaty mengungkapkan, pihaknya selalu memberikan pelatihan ketahanan pangan siap saji.
Selain memberikan pelatihan, pihak Dinkes juga selalu melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) terhadap kondisi dapur SPPG. Dua kegiatan tersebut, kata Fusia, sebagai upaya untuk memastikan dapur SPPG aman dan sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kita kan mengadakan sertifikasi, pelatihan. Pelatihan ketahanan pangan siap saji kemudian kita juga IKL, inspeksi kesehatan lingkungan juga kepada SPPG tersebut itu adalah upaya kita," kata Fusia, beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Teuku Mulya mengatakan, petugas SPPG sudah menerima pendidikan dan pelatihan (Diklat) perihal gizi dan pangan.
BACA JUGA:Pertanyakan Aset Bongkaran, IWPC Minta Pemdes Ciparay Bersikap Transparan
"Jadi mereka seharusnya dalam konteks pangannya mereka udah paham, apa yang harus dikonsumsi oleh peserta ataupun penerima manfaat," kata Teuku, pada Senin (6/10/2025).
Ia mengungkapkan, terdapat 122 dapur SPPG yang terdaftar dan 98 yang operasional per September. Satu dapur dapat memberikan pelayanan sekitar 3000 hingga 4000 siswa.
Guna memastikan keamanan pangan, pihak DKP memonitoring untuk bagian sayur dan buah agar tidak ada zat kimia. Sementara makanan olahan, dilakukan oleh pihak Dinkes.
Banyaknya dapur SPPG, lanjut Teuku, Sumber Daya Manusia (SDM) dirasa masih kurang untuk melakukan pemeriksaan ke setiap dapur. Dirinya menambahkan, meski tidak ada instruksi dari pemerintah pusat. Monitoring dapur SPPG di Kabupaten Bogor merupakan inisiatif dari pemerintah daerah.
BACA JUGA:Gelar Audensi dengan Pemdes Ciparay Terkait Revitalisasi Pasar, IWPC Sampaikan Tiga Poin Penting
BACA JUGA:Bupati Bogor akan Ciptakan Program 1 Desa 1 Sarjana
"Sehingga tidak maksimal dilakukan di seluruh daerah, dan tidak ada juga penugasan dari pusat. Ini kan inisiatif pemerintah daerah aja," ucapnya.
"Tiap hari (monitoring), tapi ga seluruh SPPG karena mungkin hari ini dua SPPG, tiga SPPG, besok dua atau tiga SPPG karena kan ga cukup juga sumber daya manusia kita," lanjut dia.
Sumber:
- Share:
