Bupati Tanggapi Soal Alih Fungsi Lahan di Pangalengan: Tindak Tegas Sesuai Hukum yang Berlaku

 

Terkait hal ini, pihaknya hanya dapat menerbitkan izin jika tata ruang sudah sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), termasuk jika lahan tersebut sudah memiliki status HPL (Hak Pengelolaan Lahan).

 

BACA JUGA:Dalil Sahrul Gunawan Tidak Terbukti, MK Diminta Tetapkan Dadang Supriatna Sebagai Bupati Bandung Terpilih

BACA JUGA:FPRB Kabupaten Bandung Gelar Musda III, Bupati Dadang Supriatna: Harus Selaras dan Sinergi Dengan BPBD

 

“Nah, kecuali kalau tata ruangnya sudah sesuai dengan ATR, nah baru ada peningkatan. Baik itu juga ada HPL. Setelah ada HPL baru kita mengeluarkan izin,” terangnya.

 

Kang DS juga kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengambil langkah yang melanggar aturan atau terjebak pada keputusan yang dapat merugikan tata kelola lahan.

 

“Insya Allah saya tidak akan terjebak ya.” Pungkasnya.(ysp)

Sumber: