Bawaslu Ungkap Peta Kerawanan Pemilihan 2024: 14 Kecamatan di Kabupaten Bogor Dinilai Rawan Tinggi

RADAR JABAR ,BOGOR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaucing Peta Kerawanan Pemilihan Serentak tahun 2024 di di IPC, Ciawi, Kamis (15/8).

Bawaslu mencatat, dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor, 14 kecamatan yang masuk kategori rawan tinggi yaitu, Cibinong, Klapanunggal, Sukaraja, Cisarua, Jasinga, Rumpin, Dramaga, Bojonggede, Ciseeng, Gunung Putri, Sukajaya, Tenjo, Cileungsi, dan Cigudeg.

Sebanyak 20 kecamatan lainnya masuk kategori rawan sedang, dan sisanya kategori rawan rendah.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin, mengatakan, peta kerawanan pemilihan dibuat berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

BACA JUGA:Dedi Mulyadi Belum Mengumumkan Calon Wakil Gubernur, Tunggu Keputusan KIM  

Sebelum diturunkan menjadi peta kerawanan pemilihan, sebelumnya Bawaslu melakukan penelitian Pemilu dan Pilkada 2018 dan Pemilu 2024.

"Data diolah dari 435 desa dan kelurahan dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Semua hasilnya sudah dipotret dan dilaunching hari ini. Maka kategorinya ada yang rawan tinggi, sedang, dan rendah. Yang masuk kerawanan tinggi bukan berarti rawan sesungguhnya, tapi ini menjadi antisipasi," ujarnya.

Sementara itu, Kordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanudin, menjelaskan, banyak faktor yang menjadi kerawanan pemilihan. 

Hal tersebut dilihat dari isu, informasi mutakhir dan kejadian di wilayah serta pelaporan pelanggaran yang telah terjadi pada pemilihan sebelumnya.

BACA JUGA:Plh. Kadisdik Jabar Tegaskan Pentingnya Evaluasi Menyeluruh PPDB 2024 dalam Rakor di Cibinong

Bentuknya antara lain didasarkan pada peristiwa konflik, sengketa pemilu, dan laporan pelanggaran seperti politik uang, serta ketidaknetralan ASN/TNI/Polri/Kades dalam bentuk pengerahan dukungan terhadap calon tertentu menggunakan program pemerintah.
 
Menurutnya, indikasi kerawanan dimulai pada tahapan penyusunan daftar pemilih di antaranya pemilih tambahan lebih dari 2%, pemilih memenuhi syarat tak masuk daftar pemilih.

 Pada tahapan kampanye terjadi ketidakprofesionalan penyelenggaraan pemilu, kampanye hoaks, pelibatan TNI/Polri, ASN dan Kades di Pemilu, surat suara tertukar, keterlambatan logistik, PSL, kekerasan politik, intimidasi, hingga perusakan fasilitas penyelenggaraan pemilu. 

Selain itu, adanya rekomendasi Panwaslu yang tidak ditindaklanjuti PPK, hingga ajudikasi dan keberatan dalam bentuk gugatan di MK dan sengketa di Bawaslu.

BACA JUGA:Koalisi PDIP-PKB di Jabar Saling Melengkapi, Tapi PKB Sedang Digoda KIM

Sumber: