Guru Besar UPI Berikan Tanggapan Terkait Polemik Petisi Desakan Mundur Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur

Guru Besar UPI Berikan Tanggapan Terkait Polemik Petisi Desakan Mundur Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur

Petisi Desakan Mundur Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur--(Sumber Gambar : http://www.cecepdarmawan.com/)

RADAR JABAR - Polemik internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur semakin memanas dengan munculnya petisi yang mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah, untuk mengundurkan diri.

Petisi ini ditandatangani oleh sedikitnya 24 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Cianjur. Prof. Cecep Darmawan, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), turut merespon polemik ini dengan menekankan bahwa penyelesaian masalah ini penting agar tidak mengganggu layanan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurut Prof. Cecep Darmawan, pemberhentian pejabat atau Sekda tidak bisa dilakukan secara sembarangan, terlebih lagi oleh kepala OPD yang secara kedudukan berada di bawah Sekda.

 

BACA JUGA:Sekda Jawa Barat Akan Tindak Tegas Para Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar Bandung

 

Hal ini menunjukkan perlunya melihat regulasi yang berlaku serta memahami alasan di balik desakan tersebut. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa yang terpenting bukanlah apakah Sekda akan mundur atau tidak, melainkan bagaimana masalah ini dapat segera diselesaikan untuk menjaga layanan dan kepercayaan publik.

“Perlu dilihat dulu regulasinya. Tentu ada alasan juga kenapa dituntut mundur,” jelasnya kepada Jabar Ekspres yang dikutip @Radar Jabar disway.id, Rabu (1/5).

Prof. Cecep menyarankan agar Bupati atau Wakil Bupati Cianjur turun tangan untuk mencari solusi terbaik atas polemik yang terjadi. Menurutnya, atasan harus segera bertindak karena masalah tersebut menandakan adanya ketidakharmonisan yang mungkin terlewatkan dari pemantauan.

 

BACA JUGA:ASN Pelayanan Publik Tidak Melakukan WFH, Sekda Jabar Sebut Tidak Terlalu Banyak Beradaptasi

 

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa masalah internal di Pemkab Cianjur harus ditangani secara cepat agar tidak berlarut-larut dan mengganggu layanan publik serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Atasan yang harus cepat bertindak. Berarti ada masalah yang luput dari pemantauan,” kata pria yang juga sebagai Pengamat Kebijakan Publik itu.

Prof. Cecep juga menyarankan agar Bupati atau Wakil Bupati bersama dengan Sekda dan OPD duduk bersama dalam satu forum untuk membicarakan masalah ketidakharmonisan dan mencari solusi terbaik.

“Sekda juga harus terbuka, kalau ada salah diperbaiki,” imbuhnya.

Sumber: Jabar Ekspres