Pilot Project Inovasi Daerah 2024 Oleh BSKDN untuk Mendukung Daerah 3T
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyugo memimpin Rapat Identifikasi Karakteristik Daerah Penerapan Pilot Project Tahun 2024 di Aula BSKDN, Jakarta, Selasa (19/3)--ANTARA/HO-BSKDN Kementerian Dalam Negeri
RADAR JABAR - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menjalankan pilot project inovasi daerah yang bersifat tematik di beberapa daerah untuk mendukung pertumbuhan iklim inovasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut keterangan tertulis dari BSKDN yang diterima di Jakarta pada tahun 2024, ada lima daerah yang menjadi target penerapan pilot project, yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Sigi, Kabupaten Belu, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Nabire.
“Bentuk dukungan tersebut bisa berupa diseminasi inovasi yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengembangkan model praktik, baik dari inovasi tematik yang berhasil diterapkan, untuk direplikasi pada daerah 3T dengan permasalahan yang serupa atau memiliki kemiripan,” ungkap Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyugo dalam Rapat Identifikasi Karakteristik Daerah Penerapan Pilot Project Tahun 2024 di Jakarta, pada hari Selasa (19/3).
BACA JUGA:Catat! Ini Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Yogyakarta untuk Lebaran 2024
Yusharto menyatakan bahwa di masa yang akan datang, daerah-daerah pilot project tersebut akan menjadi contoh bagi daerah lain terkait pengembangan inovasi. Sementara itu, untuk melanjutkan kegiatan pilot project tahun 2023, ada tiga tema layanan aplikasi yang akan diterapkan pada pilot project tahun ini, yaitu Pajak dan Retribusi Daerah (ePatda), Validasi Data Kemiskinan (e-Vaskin), dan eBUMDes.
“Aplikasi ini merupakan hasil identifikasi dan penyempurnaan atas model dari inovasi-inovasi yang telah berhasil dilakukan di beberapa daerah,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan beberapa daerah yang dijadikan rujukan untuk ketiga tematik pilot project 2024 tersebut. Kabupaten Sumedang, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kota Depok, Kota Palembang, dan Kota Surabaya menjadi rujukan untuk aplikasi ePatda.
BACA JUGA:Bantah Terima Kue Ultah dari PSI, Ketua KPU: yang Menyiapkan Saya Sendiri
Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Berau, dan Kota Palembang menjadi rujukan untuk e-Vaskin. Sementara Kota Denpasar menjadi rujukan untuk aplikasi eBUMDes.
Oleh karena itu, dia meminta daerah-daerah penerapan pilot project untuk memberikan informasi mengenai karakteristik masing-masing agar dapat disesuaikan dengan ketiga aplikasi tersebut.
“Kami berharap Ibu atau Bapak narasumber yang berasal dari daerah penerapan pilot project untuk dapat menyampaikan informasi mengenai karakteristik daerahnya, sehingga dalam penerapannya nanti kita tidak akan mendapatkan kendala dan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap aplikasi yang telah dipersiapkan oleh tim dari BSKDN” ujar Yusharto.
BACA JUGA:30 Daftar Merek Kurma Israel yang Harus Diboikot di Indonesia
Selain itu, ia menyatakan bahwa penerapan pilot project di beberapa daerah yang telah diidentifikasi dapat meningkatkan kualitas layanan publik berbasis aplikasi dan iklim inovasi di daerah terkait. Ia berharap hasil dari pelaksanaan pilot project dapat dicatatkan sebagai inovasi.
Sumber: antara