Sekda Dorong Kelurahan di Kota Bogor Bebas ODF
Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah saat memimpin Rapat Koordinasi percepatan penanganan ODF di Kecamatan Tanah Sareal. -Yudha Prananda / Jabar Ekspres-
RADARJABAR.ID, - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah mendorong seluruh kelurahan di Kota Bogor bebas Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kota Bogor terus bertambah.
Untuk mewujudkan itu, pihaknya kini tengah menggencarkan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan penanganan ODF disetiap kecamatan.
Pihaknya mencatat tahun 2022 lalu, dari 68 kelurahan se-Kota Bogor baru dua yang dinyatakan bebas ODF atau BABS, yaitu Kelurahan Pabaton dan Kelurahan Rancamaya.
"Kita ingin kelurahan bebas ODF terus bertambah. Selain angka ODF dari masing-masing kelurahan berkurang kita juga ingin yang benar-benar bebas, karena selama ini belum banyak kelurahan yang ODF," ujar Syarifah saat memimpin rakor percepatan penanganan ODF di Kecamatan Tanah Sareal dikutip Sabtu, 15 April 2023.
"Maka kita tidak bisa mengharapkan menjadi kota sehat yang salah satu penilaian adalah kelurahan yang bebas ODF harus 80 persen atau 55 kelurahan," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Syarifah juga mendorong dua kelurahan di wilayah tersebut untuk menjadi kelurahan bebas ODF atau stop buang air besar sembarangan (BABS). Dua kelurahan itu adalah Kelurahan Mekarwangi dan Kelurahan Kayumanis.
Dirinya meminta, untuk perangkat daerah selaku koordinator masing-masing kelurahan diharapkan membantu dan mendampinginya dalam menindaklanjuti arahan yang diberikan.
Kemudian sambung dia, terkait persoalan atau kendala yang dihadapi bisa dikonsultasikan dengan Dinas PUPR Kota Bogor atau Forum Kota Sehat.
"Karena sudah ada teknologinya untuk daerah yang dekat sungai atau daerah yang yang lahannya berair," sebutnya.
Sementara untuk Camat Tanah Sareal dan lurah di Tanah Sareal, Syarifah juga menekankan, agar melakukan pemetaan data, seleksi atau cleansing data sehingga memudahkan dalam bergerak dan menindaklanjuti berdasarkan data yang ada.
"Jangan sampai ada perbedaan data karena akan berdampak fatal. Jadi, Camat koordinasikan dan cek kembali data yang ada dari setiap kelurahan. Data ODF yang ada di kecamatan, kelurahan dan puskesmas harus benar-benar sama. Menangani ODF dan stunting bukan pekerjaan yang biasa-biasa saja, harus menjadi perhatian kita semua dan bergerak bersama," tegasnya
Sumber: