Duduk Bersama Pecahkan Persoalan

Duduk Bersama Pecahkan Persoalan

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersama Wali Kota Bogor, Bima Arya usai berdiskusi dengan para Ormas dan Tokoh di Balai Kota Bogor. -Yudha Prananda / Jabar Ekspres-

RADARJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menggelar silaturahmi bersama Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Bogor dan organisasi masyarakat (Ormas) hingga para tokoh untuk menyampaikan beragam terobosan guna memecah persoalan yang ada di wilayah Kota Bogor.

Pertemuan yang berlangsung di Balai Kota Bogor pada Kamis (19/1) itu membahas sejumlah isu penting terkait kondisi dan situasi dan pelaksanaan program kebijakan di Jabar.

Para ormas dan tokoh menyinggung upaya penguatan Pancasila dalam menangkal radikalisme. Selain itu, dua topik lainnya yakni, proses pemekaran wilayah atau Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) yang dinanti oleh masyarakat dan program pengembangan pemuda.

Menyikapi penguatan Pancasila, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menekankan bahwa Pancasila memiliki dasar yang sangat kokoh. Seperti di Jabar yang merupakan provinsi pertama di Indonesia dalam membentengi masyarakat dengan kurikulum anti radikalisme.

"Disinilah yang bapak khawatirkan saya perkuat, saya kasih anggaran juga dan basisnya di sekolah, karena mereka yang akan menjadi generasi baru, pemimpin baru yang akan mengurusi masyarakat," ungkapnya saat berdiskusi.

Dia menambahkan, selain itu ada sejumlah  program sebagai penopang lainnya. Seperti kurikulum anti korupsi, kurikulum pendidikan karakter, Jabar Masagi dan sebagainya.

Dari survei yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, sambung dia, Jabar bukanlah provinsi intoleran, karena dari data survei 91 persen masyarakat setuju hidup berdampingan dan mayoritas mencintai keberagaman. 

"84,8 persen tidak menolak penyelenggaraan agama di lingkungan mereka," sebutnya.

Sedangkan mengenai pemekaran wilayah, kata dia, ada berbagai tahapan dan persiapan yang harus dilalui dan disiapkan agar wilayah yang dimekarkan bisa berkembang dan maju.

Sebab, persetujuan pemekaran bukanlah kewenangan pemerintah provinsi, karena hingga saat ini pemerintah masih moratorium pemekaran daerah.

"Karena saya bukan pemilik, saya hanya ditakdirkan dipilih rakyat untuk mengurus di lima tahun di Jawa Barat. Mencoba menjadi seadil-adilnya pemimpin, makanya di Bogor saya kasih kasih sayang banyak. Pembangunan rumah sakit, alun-alun, creative center, Situ Gede dan ada pelebaran ruas jalan," tuturnya.

Menjawab pertanyaan masyarakat mengenai realisasi pemekaran wilayah, Ridwan Kamil menjelaskan ditingkat Provinsi Jabar sudah ada sekitar 9-10 wilayah yang lolos diajukan pemekaran yang masih menunggu keputusan pemerintah pusat. 

"Persoalan itu dinamikanya banyak, jadi tidak semua bisa selesai di level gubernur, karena kewenangannya tidak diberi," paparnya.

Idealnya, Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk sekitar 50 juta jiwa memiliki 40 hingga 50 daerah kabupaten/kota dan sekitar 8.000an desa/kelurahan, namun saat ini Jawa Barat hanya memiliki 27 daerah kabupaten/kota dan sekitar 5.300-an desa/kelurahan.

Sumber: