Sambut Keluhan Masyarakat, Dewan Dorong Pemkot Bogor Alokasikan Anggaran untuk STB

JABAREKSPRES.COM, BOGOR - Pasca peralihan siaran TV analog ke siaran digital yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di wilayah Jabodetabek disorot jajaran DPRD Kota Bogor.

Pasalnya, dengan ditetapkannya program yang disebut sebagai Analog Switch Off (ASO) itu malah menggaungkan sejumlah keluhan dari masyarakat, khususnya kalangan miskin yang belum menerima bantuan perangkat Set Top Box (STB) sebagai alat pendukung mendapatkan siaran analog tersebut.

Dengan begitu, Anggota DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya mendorong kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mengalokasikan anggaran pengadaan perangkat STB pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. 

Pihaknya mengacu kepada daftar penerima yang berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kota Bogor sebanyak 58 ribu, hanya 21 ribu yang baru menerima bantuan perangkat STB. 

Politisi PDI Perjuangan itu menilai bantuan dari pemerintah pusat yang bekerja sama dengan lembaga penyiaran swasta tidak maksimal di daerah.

"Baru 21 ribu yang sudah menerima (STB), jadi kurang lebih masih ada 37 ribu yang belum menerima berdasarkan DTKS. Untuk itu saya minta pemkot untuk menganggarkan di APBD 2023, estimasi yang layak dan benar-benar diberikan STB berdasarkan kriteria khusus ada di angka 32 ribu," ungkapnya kepada Jabar Ekspres dikutip Sabtu, 12 November 2022.

Dia menimbang, namun dalam pengadaan STB tersebut bisa juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan kriterianya yang mendekati keadilan. 

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor itu menyebut, pihaknya menilai kompleks atas fakta situasi yang muncul di lapangan. 

Selain banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat lantaran tak dapat menonton tv, persoalan lain ialah dari sisi ekonomi yang harus dikeluarkan untuk membeli perangkat tambahan.

"Masyarakat menengah kebawah hiburannya hanya tv, siaran (analog) dihentikan, yang gak dapat harus beli (STB), boro-boro untuk beli, mereka lebih memilih untuk beli keperluan yang lain yang lebih urgent," letupnya.

Ketua Koperasi Karya Mandiri itu menekankan, bahwa untervensi APBD untuk kebutuhan STB bagi masyarakat saat ini sangatlah ditunggu, mengingat tv merupakan hiburan satu-satunya untuk keluarga.

Pihaknya juga meminta agar Pemkot Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Sosial untuk berperan aktif dan hadir ditengah masyarakat. 

Menurutnya, dalam hitungan sementara bahwa pada APBD 2023 mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Dengan begitu, dirinya berjanji akan memperjuangkan anggaran STB bagi masyarakat kurang mampu yang terdata di DTKS. 

"Perjuangan saya ini juga mendapatkan respon baik dari pak wakil wali kota. Rencananya dalam waktu dekat akan segera dibahas di internal pemkot dengan melibatkan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait," tandasnya.(YUD)

Sumber: