Unjuk Rasa di DPRD, Ratusan Demonstran dari FKUIB Nyatakan 6 Sikap

BOGOR - Ratusan massa dari Forum Komunikasi Umat Islam Bersatu (FKUIB), menggelar aksi unjuk rasa. Mereka  melakukan demontrasi menolak kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ditengah paceklik ekonomi saat ini.

Mereka berkumpul di Jalan Pemuda, tepatnya di depan gerbang gedung DPRD Kota Bogor pada Rabu, 7 September 2022 pagi. Sambil membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan penolakan kenaikan BBM, hingga membuat arus lalulintas sempat tersendat.

"Aksi ini sebagai aspirasi kami, sehubungan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, sebagaimana telah diumumkan oleh presiden Joko Widodo pada Sabtu, 3 September 2022. Maka kami FKUIB menyatakan sikap," kata Sutono yang merupakan salahsatu orator.

Dia menjelaskan, ada enam sikap yang akan disampaikan pihaknya ke pemerintah melalui para wakil rakyat.

Yang pertama, menolak dengan tegas kenaikan harga BBM di tengah beban rakyat yang semakin berat akibat pandemi Covid-19, naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dan mahalnya biaya pendidikan serta kesehatan.

"Kebijakan dzolim ini dipastikan akan menimbulkan efek domino bagi rakyat seperti meningkatkan angka pengangguran akibat PHK dan meningkatkan angka kemiskinan," paparnya.

Kedua, pihaknya mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan rakyat banyak, mengingat harga BBM dinaikkan justru di saat Harga Minyak Dunia sedang turun.

Selain itu, sambung dia, yang ketiga pihaknya menuntut pemerintah melakukan penghematan pada Anggaran Belanja Negara dengan menghentikan proyek Ibu Kota Negara yang belum mendesak dilakukan bukan dengan menaikan harga BBM yang akan berpengaruh langsung pada ekonomi rakyat kecil.

Kempat, menuntut pemerintah untuk menghentikan segala bentuk liberalisasi di sektor Migas serta melakukan penyehatan BUMN-BUMN strategis khususnya PT. Pertamina, agar tidak dijadikan sebagai sapi perah oleh para pejabat korup maupun partai politik dan oligarki.

Kelima, pihaknya menuntut pemerintah untuk menghentikan penerapan ideologi kapitalisme liberal, karena ideologi ini telah menjadikan pengurusan hajat hidup rakyat termasuk di dalamnya masalah BBM diserahkan kepada swasta bahkan asing melalui mekasime pasar bebas," paparnya.

Kemudian yang ke enam, pihaknya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat agar menjadikan Islam sebagai solusi terhadap berbagai persoalan yang mendera bangsa, termasuk dalam masalah pengaturan BBM.

"Dalam tinjauan Islam, BBM adalah salah satu Sumber Daya Alam (SDA) milik umum dan semua masyarakat membutuhkannya," ungkapnya.

"Dengan demikian, Islam melarang pengelolaannya diserahkan kepada swasta ataupun asing. Disebutkan dalam Hadist Riwayat (HR) Abu Dawud dan Ahmad, bahwa 'Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api," tambahnya.

Massa diterima oleh perwakilan DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima dan Hj. Sri Kusnaeni diruang serbaguna DPRD Kota Bogor.

Sumber: