Aboe Bakar al-Habsyi Dilaporkan ke MKD karena Suara 'Sayang' saat Rapat DPR

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Aboe Bakar al-Habsyi mengakui suara 'sayang' saat rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berasal dari ponsel miliknya.

Panggilan tersebut menurut Sekretaris Jenderal PKS ini berasal dari salah satu anggota keluarganya.

"Cuma terima telepon bunyi 'sayang' dan itu dari keluarga saya," kata Aboe dikutip dari Detikcom, Jumat (26/8).

Aboe menjelaskan bahwa suara tersebut merupakan dari istrinya. Ia pun merasa tak ada yang salah dengan panggilan tersebut.

"Apa yang salah dari etika, itu cuma gara-gara terima telepon dari istri kalimat 'sayang', apa yang salah?" ujarnya.

"Bunyi karena ke speaker (handphone), karena saya habis bicara, selesai, gitu saja, saya nggak mau perpanjang," jelasnya.

Kemudian Aboe menanggapi terkait sejumlah laporan terhadap dirinya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akibat suara misterius tersebut.

"Satu hal yang perlu diperhatikan, tidak ada masalah etik di situ sama sekali," katanya.

Aboe pun tidak berkebaratan jika ada pihak-pihak yang mengadukan dirinya ke MKD. Ia memastikan MKD akan menerima laporan yang masuk.

"Silakan saja yang mau mengadu ke MKD, silakan saja. Karena MKD tempat posisi untuk melaporkan. Dari segi aturan main etika, tidak ada. Karena kita nerima," ujar Aboe.

Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas dugaan Pelanggaran Kode Etik.

Pelaporan itu diajukan oleh masyarakat atas nama Melky Hadomuan Frans, dan Ginza Pratama Rumahorbo pada Kamis (25/8).

Laporan dibuat atas dugaan panggilan telepon tidak pantas saat rapat dengar pendapat (RDP) berlangsung antara Komisi III dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Potongan video mengenai kejadian itu juga viral di media sosial.

"Kami membuat pengaduan terhadap anggota Komisi III DPR RI yakni Habib Aboe Bakar Alhabsyi ke MKD DPR RI terkait telepon tidak patut saat rapat Komisi III," kata pelapor dalam surat pengaduan tersebut.

Sumber: