MBG Babak Baru, BGN Pertaruhkan Program Presiden

RADAR JABAR - Abudzar Al Gifari, Ketua Bidang Pemberdayaan Umat HMI Cabang Ciputat, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kepala Badan Gizi Nasional dalam melakukan penataan ulang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, penataan merupakan langkah yang diperlukan agar program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tersebut dapat berjalan secara tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, dalam keterangannya pada kanal detik.com, pemerintah saat ini memprioritaskan pembenahan terhadap SPPG yang telah ada.

"Kami hentikan di situ, kami akan tata, apakah dapur ini melayani ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Artinya kami tidak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Jadi kami mau menata."

Beliau juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi dilakukan melalui mekanisme moratorium.

"Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya berapa, Bu Sari? Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Abudzar Al Gifari menilai bahwa penataan merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat yang sehat. Tapi Kepala BGN juga harus memperhatikan prinsip keadilan, jangan terkesan cuci tangan dari Kepala BGN sebelumnya dengan dalih tidak pernah diajak rapat atau tidak diberitahu.

" Oleh karena itu kami perlu menyampaikan 4 poin yang harus dipertimbangkan oleh BGN:"

1. ⁠Menertibkan SPPG atau Dapur yang sudah operasional namun tidak ada perbaikan atau tidak sesuai dengan Juknis, "saya sarankan untuk ditutup". Artinya tidak ada keseriusan untuk memperbaiki SPPG sesuai dengan Juknis maupun SOP.

2. ⁠Meninjau kembali pengajuan - pengajuan titik SPPG yang tidak terbangun atau tidak beralamat bahkan tak bertuan untuk segera dihapus.

3. ⁠Meninjau kembali SPPG atau Dapur yang sedang dibangun untuk sesuai dengan SOP atau Juknis dari Badan Gizi Nasional

4. ⁠Mempertimbangkan dengan meninjau SPPG baru yang sudah terbangun serta memenuhi syarat atau petunjuk teknis Infrastruktur SPPG pada Juknis No. 401.1Tata kelola MBG TA 2026.

"Poin 3 dan 4 menjadi penting, karena proses moratorium perlu mempertimbangkan nasib mitra-mitra yang sudah membangun, jangan sampai BGN memutuskan secara pihak sehingga perlu adanya komunikasi lebih lanjut." ujarnya

MBG Babak Baru, BGN Pertaruhkan Program Presiden

Terkait

BGN Larang Susu Kental Manis di Menu MBG, Ini Jenis Susu yang Boleh Diberikan

Bertemu Wamenko Pangan, KDS Dorong Penguatan Sanitasi SPPG

Gerbang Tani: Contract Farming SPPG Bisa Jadikan MBG Mesin Pemberdayaan Petani

Rakor BSKDN Bahas Program Direktif Presiden Prabowo, Sekda Jabar Dorong Optimalisasi MBG dan Kopdes

MBG Babak Baru, BGN Pertaruhkan Program Presiden

Terpopuler

Daftar HP Baru yang Hadir di Indonesia Dipenghujung 2026, dari Kelas Menengah hingga Flagship

KDS Dorong Bonus Produksi Panas Bumi Mengalir ke Desa, Rp40 Miliar untuk 56 Desa di Kabupaten Bandung

Pemkab Bandung Komitmen Sukseskan Program Bedah Rumah Menuju Masyarakat Sehat

Semarang 10K Jadi Penutup The Ultimate 10K Series 2026, bank bjb Hadirkan Promo Menabung Berhadiah Tiket Lari

TelkomGroup Perkuat Kedaulatan Digital Nasional, Dorong Indonesia Jadi Indo-Pacific Digital Hub

Terkini

Telkom Siapkan Percepatan Buyback untuk Mendukung Nilai Jangka Panjang Pemegang Saham

Merangkai Asa dalam Asta Cita, BRI Perkuat Ekonomi Kerakyatan melalui Pembiayaan dan Pemberdayaan Jutaan UMKM

Bantu Petani Demak Tanam Hingga 3 Kali Setahun, Ahmad Luthfi Pastikan Normalisasi Saluran Irigasi Lancar

Harapan Baru Warga Timbulsloko Demak: 10 Tahun Melawan Rob, Kini Jadi Percontohan Pemulihan Pesisir Pantura

Pangdam IV/Diponegoro Berganti, Gubernur Ahmad Luthfi Tekankan Peningkatan Kolaborasi