Bertemu Wamenko Pangan, KDS Dorong Penguatan Sanitasi SPPG

RADAR JABAR - Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi Indonesia (AKKOPSI) mendorong pengelolaan limbah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi bagian dari agenda ketahanan pangan nasional.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum AKKOPSI yang juga Bupati Bandung, Dadang Supriatna, dalam audiensi bersama Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dengan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (8/9/2026).

Kang Dadang Supriatna (KDS) mengatakan peningkatan jumlah SPPG sebagai bagian dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diikuti sistem pengelolaan limbah yang baik. Menurutnya, ketahanan pangan tidak cukup hanya dilihat dari ketersediaan makanan, tetapi juga harus memastikan pangan yang diproduksi, diolah, didistribusikan hingga dikonsumsi memenuhi aspek higiene, sanitasi dan keamanan pangan.

“Kami berharap Kemenko Pangan tidak hanya melihat pangan dari sisi produksi dan ketersediaannya, tetapi juga dari sisi keamanan pangan, higiene, sanitasi, dan pengelolaan limbahnya.

AKKOPSI dan HAKLI siap menjadi mitra pemerintah untuk menerjemahkan kebijakan tersebut sampai ke tingkat kabupaten/kota,” kata KDS.

KDS mengatakan, bertambahnya jumlah SPPG berpotensi menghasilkan limbah makanan dan limbah domestik dalam jumlah besar.

Karena itu, AKKOPSI mengusulkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dilibatkan sebagai pusat pengelolaan limbah berbasis reduce, reuse, recycle (3R) dan ekonomi sirkular.

Limbah makanan dari SPPG, kata dia, dapat dimanfaatkan menjadi kompos, maggot atau black soldier fly (BSF), pakan ternak maupun bentuk pemanfaatan lain yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

 

BACA JUGA:Bupati KDS Tegaskan Guru BK Harus Sudah Selesai Dengan Dirinya Sendiri

 

AKKOPSI mengusulkan model tersebut terlebih dahulu dijalankan melalui pilot project sebelum direplikasi di kabupaten/kota lainnya. Langkah itu dinilai dapat sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat dan menciptakan nilai ekonomi dari pengelolaan limbah.

 

Selain pengelolaan limbah SPPG, audiensi juga mendorong penguatan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) secara lintas sektor. AKKOPSI menilai pengawasan higiene dan sanitasi tidak dapat berjalan optimal jika dilakukan secara sektoral.

Sumber: