Ia menambahkan, Subang saat ini berada dalam kondisi krisis lingkungan yang berpotensi memicu bencana ekologis, konflik sosial, hingga kemiskinan struktural jika dibiarkan berlarut-larut.
“Negara tidak boleh kalah oleh ekskavator dan modal. Jika aparat ragu, rakyatlah yang akan terus menjadi korban,” ujarnya.
Masyarakat kini menanti langkah nyata berupa penutupan total tambang ilegal, proses hukum yang transparan, serta penindakan tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang terlibat. Diamnya negara, menurut Grandy, hanya akan dibaca publik sebagai bentuk pembiaran terhadap kejahatan lingkungan.
Terlebih, di Subang, praktik tambang ilegal disebut-sebut kembali beroperasi meski sebelumnya sempat ditutup aparat, memunculkan dugaan kuat adanya jaringan dan kepentingan yang belum tersentuh hukum.
“Sejarah tidak mencatat mereka yang memilih diam. Sejarah hanya mencatat siapa yang berani menegakkan hukum ketika alam dan rakyat dihancurkan,” pungkas Grandy.