BACA JUGA:Pemkab Bogor Ungkap Ada Rencana Ruislag dengan Pemprov Jabar
"Apakah memang segitu atau ada perubahan lagi, menambah kurang karena informasinya tadi katanya disdukcapil sudah cair dan lain-lain. Yang penting hari ini kita pastikan dulu berapa sih besaran yang harus kita bayarkan," sambung dia.
Dirinya menjelaskan, mekanisme pembayaran tersebut harus dimasukkan terlebih dulu pada perubahan parsial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor 2026.
Ajat menilai, langkah tersebut sebuah itikad baik dari Pemkab Bogor untuk menyikapi kondisi pembayaran yang telat kepada kontraktor.
Target pembayaran, lanjut Ajat, Bupati Bogor Rudy Susmanto berkeinginan untuk menyelesaikan pembayaran tersebut secepatnya sebelum Ramadhan.
"Sehingga kebutuhannya kan takut menjadi semakin besar lagi, maka lebih cepat lebih baik. Itu yang kami lakukan pada hari ini dan minggu depan," jelas dia.
Adapun, kejadian serupa juga pernah dialami oleh Pemkab Bogor pada tahun 2022 lalu. "Ini kejadian ini kan sebenarnya pernah kami alami juga tahun 2022 ya, cuma nilainya engga sebesar sekarang," ucap Ajat.
BACA JUGA:Sekda Bogor Sebut Dua Dinas yang Operasi di Mal Hanya 3 sampai 4 Tahun
Saat itu, mekanisme yang digunakan oleh Pemkab Bogor sama dan pihak kontraktor menyesuaikan ritme yang sudah ditentukan.
"Jadi mekanisme sama, teman-teman dari kontrakor juga kemudian menyesuaikan, mengikuti ritme yang sesuai dengan ketentuan, akhirnya kita bisa keluarkan (pembayaran)," sambungnya.
Selain itu, pihak Pemkab Bogor juga telah menyampaikan informasi kepada DPRD Kabupaten Bogor terkait langkah penyelesaian pembayaran kepada kontraktor.
"Sehingga apa yang kita lakukan ini nantinya juga tidak membuat teman-teman di DPRD menjadi kaget. Inilah langkah yang kita lakukan oleh seluruh aparatur sipil negara membantu Pak Bupati dalam bagaimana menuntaskan tata kelola keuangan yang kemarin sempat terganggu," pungkasnya.*