Pemkab Bogor Sebut GPM dapat Bantu Masyarakat Jangkau Harga Murah Jelang Ramadhan

RADAR JABAR, BOGOR - Menjelang Ramadhan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk masyarakat. Gerakan pangan murah tersebut dilakukan sebagai langkah intervensi Pemkab Bogor untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Ramadhan.

"Jadi bukan mengintervensi pasar, tapi memberikan pelayanan bagi masyarakat agar dapat menjangkau pangan yang murah, sesuai dengan komoditasnya," kata Teuku, pada Selasa (17/2/2026).

Selain itu, lanjut dia, gerakan pangan murah bukan dilakukan pada menjelang Ramadhan saja melainkan akan diterapkan saat menjelang lebaran.

Adapun, Teuku memastikan ketersediaan stok pangan dalam keadaan aman. Kendati begitu, tidak dapat memastikan harga jual karena adanya fluktuasi harga pasar.

"Kalau ketersediaan stok, aman. Stok ya, cuma harga ya karena biasa kan menyambut Ramadhan atau menyambut lebaran, biasanya harga kan naik tuh atau ada fluktuasi ya," kata dia.

"Untuk antisipasi itu, dia lakukanlah operasi pasar, untuk memberikan intervensi pasar, agar pasar kembali pada harga-harga yang relatif normal," sambungnya.

BACA JUGA:Polres Bogor Bakal

BACA JUGA:Berkah HPN 2026, Ojek Pangkalan Sampaikan Apresiasi untuk Haji Awing dan Insan Pers

Ada 3 Tren Harga Naik

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Tohaga Haris Setiawan mengatakan, kejadian naiknya harga jual selalu ada tren yang berulang.

"Mungkin di seluruh Indonesia. Bahwa ada tiga biasanya lonjakan harga itu. Ada tiga momen. Pertama di Nataru. Kemudian menjelang Ramadan atau Puasa. Dan menjelang Lebaran," ujar Haris, pada Selasa (17/2/2026).

Setelah mengetahui tren kenaikkan tersebut, Haris menuturkan, pihaknya akan melakukan antisipasi dengan langkah aeal memantau pergerakan harga yang melambung tinggi.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan pihak Pemkab Bogor agar melakukan operasi pasar saat menjelang Ramadhan.

"Maka kami antisipasinya adalah bagaimana kita bisa memantau pergerakan harga yang melambung, dan kami tentunya dengan pemerintah daerah Disperindag dan DKP. Kita bisa melakukan operasi pasar untuk produk-produk tertentu," pungkasnya.*

Sumber: