RADAR JABAR - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cabang Bandung menyampaikan keprihatinan mendalam atas rangkaian bencana banjir bandang dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Pulau Sumatera, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025.
Berdasarkan laporan BNPB dan BPBD setempat, bencana tersebut telah menimbulkan dampak besar berupa ratusan korban meninggal, puluhan orang hilang, ribuan warga mengungsi, serta kerusakan infrastruktur yang mengganggu akses bantuan dan evakuasi. Skala bencana yang melintasi provinsi, ditambah terbatasnya kapasitas daerah dalam menangani kebutuhan emergensi dan pemulihan, menjadi indikator jelas bahwa situasi ini memerlukan intervensi menyeluruh dari Pemerintah Pusat.
Data BNPB juga memperlihatkan bahwa sejumlah daerah mengalami putusnya jalur transportasi, desa-desa terisolasi, dan kebutuhan layanan medis darurat yang tak dapat ditangani hanya oleh sumber daya lokal, sehingga penetapan status bencana nasional menjadi langkah yang sangat relevan dan mendesak.
BACA JUGA:Wabup Bogor: Jangan Batasi Penanaman Pohon Bambu
BACA JUGA:Mobil Terperosok ke Sungai Diduga Pengemudi Ngantuk di Jalan Raya Jakarta-Bogor
Melihat kondisi tersebut, KAMMI Bandung secara tegas mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan bencana ini sebagai “Bencana Nasional”. Penetapan ini penting agar negara dapat mengerahkan seluruh instrumen darurat, termasuk mobilisasi penuh BNPB, Kementerian terkait, TNI/Polri, fasilitas kesehatan nasional, serta koordinasi logistik yang terpusat.
Status bencana nasional juga akan membuka akses bantuan internasional, mempercepat pengadaan anggaran darurat melalui mekanisme APBN, serta memungkinkan rekonstruksi dan rehabilitasi yang terkoordinasi antar-provinsi.
Merujuk pada prosedur resmi BNPB, bencana multi-provinsi dengan korban besar dan lumpuhnya infrastruktur termasuk dalam kategori yang layak ditetapkan sebagai bencana nasional, terutama ketika kapasitas daerah terbukti kewalahan menghadapi kondisi darurat.
Ketua Umum KAMMI Bandung, Rian Trianoto, menegaskan bahwa langkah ini bukan semata-mata tuntutan politis, melainkan kebutuhan kemanusiaan yang sangat mendesak.
BACA JUGA:ASN Kabupaten Bogor Hilang Nyawa Saat Tracking di Bukit Paniisan
BACA JUGA:Alfamidi Edukasi 'Isi Piring Sehat Si Kecil' Bersama 100 Keluarga di Kabupaten Bekasi
“Ketika korban telah mencapai ratusan, akses logistik terputus, dan daerah kewalahan, maka negara wajib hadir secara total. Penetapan status bencana nasional akan menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mempercepat pemulihan masyarakat Sumatera yang kini berada dalam kondisi sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Pernyataan ini selaras dengan desakan sejumlah lembaga masyarakat sipil dan pemantau kebijakan yang menilai pemerintah harus mempercepat keputusan agar proses evakuasi dan penyaluran bantuan berjalan lebih efektif.
KAMMI Bandung juga mendesak Pemerintah Pusat untuk segera membentuk posko koordinasi nasional yang terhubung langsung dengan posko provinsi, mengamankan jalur distribusi logistik, mempercepat pembukaan akses yang terputus, serta memastikan transparansi penggunaan anggaran darurat.
Selain itu, KAMMI Bandung mendorong pelibatan aktif organisasi kemasyarakatan, lembaga kemanusiaan, dan relawan terlatih dalam proses distribusi bantuan agar respons di lapangan lebih cepat dan akurat. Upaya ini menjadi penting mengingat laporan awal menunjukkan kerugian material, kerusakan fasilitas publik, dan kebutuhan rekonstruksi jangka panjang yang signifikan di tiga provinsi terdampak.