RADAR JABAR - DPRD Kabupaten Bandung kembali menggelar Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Aula DPRD di Soreang, Selasa, 23 September 2025. Kegiatan rutin kali ini membahas perihal rancangan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Anggaran.
Di mana sebelumnya telah dilakukan pembahasan dan analisis oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi, mengatakan bahwa dari sisi kajian Investasi, Naskah Akademik, dan Draf Raperda, layak untuk dibahas lebih sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Dan untuk selanjutnya, pembahasan akan dilaksanakan oleh Badan Anggaran setelah Rapat Paripurna selesai.
BACA JUGA:Kolaborasi Jaga Gizi dan Lingkungan, Bandung Jadi Teladan Nasional
"Kami, Pimpinan DPRD, mengapresiasi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bandung ini. Namun tentunya, kami menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyertaan modal maupun dana bergulir ke BPR Kertaraharja dan lembaga keuangan bank," tutur Renie dalam keterangannya saat Paripurna, Selasa malam.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan penambahan modal tersebut dapat memperkuat operasional BPR, mendukung inklusi keuangan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Hal ini khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," harapnya.
Selain itu, tambah Renie, juga dapat meningkatkan layanan keuangan bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bandung.
BACA JUGA:Maraknya Kasus Keracunan di Sejumlah Daerah, Waket DPRD Kabupaten Bandung Soroti Pelaksanaan MBG
Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung itu dihadiri para Wakil Ketua DPRD beserta para Anggota DPRD Kabupaten Bandung.
Turut hadir jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung, Sekda Kabupaten Bandung, para Kepala Dinas/Kepala Badan, para camat, dan pihak lainnya.* (ysp)