Lebih lanjut Menko Pemberdayaan Masyarakat RI ini mengatakan mayoritas rakyat Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung terlibat dengan rentenir.
"Dalam hal ini PNM (Permodalan Nasional Madani), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), perbankan nasional kemudian APBN, APBD, harus baris bahu membahu untuk memberikan penanganan pinjaman yang tidak mencekik rakyat. Dalam hal ini kita harus antisipasi pinjaman produktif," tegasnya.
Gus Muhaimin pun turut mengungkapkan terkait Inpres No 8 tahun 2025 memerintahkan semua pusat, daerah jadi satu kesatuan sehingga Inpres itu harus ditaati oleh Kementerian, Kepala Badan, sampai kepada Bupati, Wali Kota, Gubernur dan Kepala Desa harus terlibat di dalam Inpres tersebut.
"Yang kedua soal BUMN dan Koperasi Merah Putih, yang tentu pada tahap awal ini kepala desa diminta untuk mensinergikan pola kerja sama dan berbagi tugas antara BUMDes dan koperasi. Pada akhirnya harus dua duanya siap kompetitif, berkompetisi secara sehat sehingga lebih produktif," katanya.
Disinggung pesan Gus Muhaimin terkait BUMDes Niagara dan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ada di Desa Wangisagara menyebutkan bahwa BUMDes Niagara ini adalah benar-benar contoh sukses bisa memaksimalkan potensi desanya.
"Kemudian secara produktif memberikan kontribusi pendapatan desa dan paling terakhir ini akan segera beroperasi Dapur Makan Bergizi Gratis pasti akan membuat BUMDes ini semakin kaya," ujarnya.
Alasan Gus Muhaimin melaksanakan kegiatan di BUMDes Niagara Desa Wangisagara, pihaknya berusaha untuk mendatangi desa-desa yang produktif bisa jadi contoh.
"Kita akan lihat contoh gagal dan contoh sukses. Kebetulan di sini ada contoh sukses dan contoh gagalnya, sehingga dua-duanya nanti kita terapi," ucapnya.
Pada kesempatan itu turut hadir mendampingi Menko Pemberdayaan Masyarakat RI, yakni Wakil Ketua DPR-RI Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal M.Ap., Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si.
Hadir pula Anggota DPR-RI H. Asep Romy Romaya, S.E., Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Andie Mengantara, S.H., MM., Ph.D, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Prof Nunung Nuryartono, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Prof Abdul Haris.
Selain itu para Deputi Bidang Koordinasi, para Staf Khusus Kementerian dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung. Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB yakni, H. Asep Syamsudin, Hj. Humaira Zahrotun Noor, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung H. Tarya Witarsa, serta para kepala dinas, kepala badan, para camat, para kepala desa, dan unsur masyarakat lainnya.*** (ysp)