RADAR JABAR - Sebanyak 66 SMA, SMK, dan MA di Jawa Barat (Jabar) kini menjadi perintis implementasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jabar, Siska Gerfianti, dalam Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor Optimalisasi SSK sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan anak dan zero bullying. Acara tersebut berlangsung di Aula Dewi Sartika, Kantor Dinas Pendidikan Jabar, Selasa (29/4/2025).
Menurut Siska, 66 sekolah tersebut tersebar di 16 kabupaten/kota di Jabar. Ia juga menyampaikan pesan dari Sekretaris Daerah Jabar bahwa pembentukan SSK merupakan langkah strategis untuk mengatasi berbagai masalah kependudukan di kalangan anak-anak dan remaja, terutama terkait pernikahan dini dan perundungan.
“Sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga wadah untuk membentuk nilai-nilai kehidupan, merencanakan masa depan, memahami kesehatan reproduksi, serta membangun empati dan relasi sosial yang sehat bagi para remaja,” jelasnya.
BACA JUGA:Disdik Jabar Raih Penghargaan Badan Publik Informatif 2024: Wujud Transparansi dan Akuntabilitas
BACA JUGA:Plh. Kadisdik Jabar Resmi Buka Desk Data GTK untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Siska menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, aman, dan kondusif bagi perkembangan anak. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya untuk menanamkan perilaku positif pada generasi muda, tetapi juga untuk menciptakan ruang aman agar anak-anak dapat tumbuh secara sosial, emosional, dan intelektual.
Jika program SSK berhasil diimplementasikan, lanjut Siska, maka permasalahan seperti perundungan dan pernikahan dini dapat ditekan. Sebab, dengan jumlah penduduk Jabar mencapai 50 juta jiwa, kedua masalah tersebut masih cukup sering terjadi.
Melalui SSK, Siska berharap sekolah dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran anak-anak agar tidak menikah di usia dini. Ia juga menekankan bahwa pernikahan anak dapat berdampak pada putus sekolah, berkurangnya peluang kerja, serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan reproduksi.
“Melindungi anak-anak dari pernikahan dini dan perundungan adalah langkah penting menuju tercapainya cita-cita Indonesia Emas,” ujar Siska.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai perangkat daerah, komunitas, dan sejumlah narasumber, termasuk perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jabar, tenaga kesehatan, serta Herman Lasrin, Kepala SMA Kosgoro Kota Bogor yang merupakan salah satu sekolah SSK.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, Lima Faudiamar, dan sejumlah Kepala Sub-Bagian Tata Usaha dari berbagai wilayah lainnya.