Kemudian, sambungnya, anggaran sosialisasi turun dari Rp95,99 miliar menjadi Rp76,79 miliar, sedangkan bimbingan teknis berkurang Rp.796 juta menjadi Rp3,18 miliar, pencetakan berkurang Rp201 juta menjadi Rp1,8 miliar, dan honorarium dipangkas Rp2,67 miliar menjadi Rp91,33 miliar.
“Pak Bupati memerintahkan agar merespon cepat Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kami menjalankan perintah itu dan rasionalisasi rampung pada 7 Maret 2025,” imbuhnya.
Asep menegaskan bahwa rasionalisasi ini tidak mengganggu pelayanan publik, malah justru menguatkan program-program yang langsung dirasakan masyarakat.
“Justru, hasil rasionalisasi dialihkan ke sektor-sektor yang menyentuh langsung masyarakat.” Pungkasnya. (ysp)