RADAR JABAR - Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan dampak minimnya SLTA di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Menurutnya, selain indikator pendidikan di IPM berkurang, banyak pula terjadi pernikahan dini akibat dari kekurangan SLTA.
Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan saat Sidang Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi ke-384 Kabupaten Bandung yang digelar di Gedung Paripurna DPRD, Senin 21 April 2025.
Pada kesempatan yang sama, ia juga menyoroti pencapaian indikator indeks pendidikan yang menurutnya masih kurang.
"Harapan Lama Sekolah (HLS) masyarakat Kabupaten Bandung tidak berbanding lurus dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Karena dalam hal pengelolaan SMA/SMK, kita masih bergantung kepada kewenangan Pemprov Jawa Barat," ungkapnya.
BACA JUGA:Wajah Baru Lapangan Upakarti Soreang, Kado untuk Hari Jadi ke-384 Kabupaten Bandung
BACA JUGA:Pidato Perdana, Dadang dan Ali Syakieb Ajak Semua Pihak Berkolaborasi Bangun Kabupaten Bandung
Lebih lanjut, Bupati yang akrab disapa Kang DS ini lantas mengungkapkan bahwa dirinya sudah mendirikan 27 SMP baru di periode pertama menjabat Bupati Bandung dan menginginkan membangun 22 SMA/SLTA baru.
"Namun sampai hari ini, keinginan membangun SLTA baru itu belum terlaksana. Jadi mohon kepada Pemprov Jabar, kalau memang keinginan membangun SLTA baru ini tidak diberikan, apakah bisa kewenangan pengelolaan SLTA ini kembali diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota," ujarnya.
Ia menilai, dampak dari kekurangan SLTA ini yakni indikator pendidikan di IPM berkurang dan banyak terjadi pernikahan dini.
Kang DS menunjuk contoh di Kecamatan Pangalengan. Banyak anak lulusan SMP yang menikah karena tidak bisa melanjutkan sekolah karena kurangnya SLTA.
"Daripada nantinya anak jadi masalah, ya lebih baik menikah. Data ini tercatat juga di Pengadilan Agama, banyak orang tua anak yang meminta izin untuk menikahkan anaknya di bawah usia atau di usia dini," bebernya.