Sri Mulyani Tegaskan APBN Masih Terkendali Meski Defisit Rp104,2 Triliun per Maret 2025

RADAR JABAR - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam koridor yang aman, meskipun per Maret 2025 mengalami defisit sebesar Rp104,2 triliun.

"Jangan khawatir, APBN tetap aman," ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, dikutip dari pernyataannya di Jakarta, Kamis, yang dikutip dari laman Antara.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, APBN pada Maret 2024 masih mencatat surplus senilai Rp8,07 triliun, atau setara 0,04 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun, perlu dicatat bahwa defisit yang dirancang dalam APBN 2024 lebih kecil, yakni Rp522,83 triliun atau 2,29 persen dari PDB.

Sementara itu, defisit yang tercatat hingga Maret 2025 mencapai 0,43 persen dari PDB, atau masih cukup jauh dari target defisit tahunan sebesar 2,53 persen dari PDB atau sekitar Rp616,2 triliun.

Defisit tersebut muncul akibat pendapatan negara yang mencapai Rp516,1 triliun (17,2 persen dari total target Rp3.005,1 triliun), sedangkan belanja negara tercatat sebesar Rp620,3 triliun (17,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun).

Rincian pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp322,6 triliun dan penerimaan dari kepabeanan serta cukai sebesar Rp77,5 triliun, sehingga total penerimaan perpajakan mencapai Rp400,1 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menyumbang Rp115,9 triliun.

 

BACA JUGA:Alasan Kemenkeu Naikan Pajak Hiburan Hingga 40-75 Persen

 

Menkeu juga mengungkapkan bahwa kinerja penerimaan pajak menunjukkan tren positif setelah sempat mengalami perlambatan di awal tahun. Pada Januari 2025, penerimaan pajak bruto mencapai Rp159,1 triliun, kemudian turun menjadi Rp140,1 triliun pada Februari. Namun, kembali meningkat menjadi Rp170,7 triliun pada Maret.

Di sisi pengeluaran, belanja negara terbagi menjadi belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp207,1 triliun.

Untuk belanja pemerintah pusat, sebesar Rp196,1 triliun (16,9 persen dari pagu anggaran) dialokasikan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L), yang mencakup pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi ASN, TNI, dan Polri, serta berbagai program bantuan sosial.

Sementara itu, belanja non-K/L tercatat sebesar Rp217,1 triliun (14,1 persen dari pagu), yang digunakan antara lain untuk pembayaran pensiun, subsidi, serta kompensasi energi.

Secara total, meskipun APBN mengalami defisit, keseimbangan primer (selisih antara pendapatan negara dengan belanja negara tanpa memperhitungkan pembayaran bunga utang) masih mencatat surplus sebesar Rp17,5 triliun. Hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjaga pengelolaan utang tetap sehat dan berkelanjutan.

“Dalam beberapa minggu terakhir, muncul narasi bahwa APBN tidak dikelola secara hati-hati dan berisiko tidak berkelanjutan. Itu tidak benar. Presiden memang menjalankan banyak program, namun semuanya disusun dalam kerangka APBN yang tetap terukur dan bertanggung jawab,” tegas Sri Mulyani.