RADAR JABAR - Proses pemilihan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) periode 2025-2030 tengah menjadi sorotan. Sejumlah civitas akademika UPI menyampaikan keprihatinannya terhadap jalannya pemilihan yang dinilai tidak demokratis dan sarat dengan praktik konspirasi.
Dalam surat terbuka yang dikirimkan pada 8 April 2025 kepada Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), serta Dirjen Pendidikan Tinggi, mereka meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus dan melakukan evaluasi terhadap proses pemilihan rektor tersebut.
Surat yang ditandatangani oleh tiga tokoh civitas akademika UPI yakni Prof. Dr. Nugraha, S.E., M.Si. (Guru Besar FPEB UPI), Prof. Dr. Bambang Darmawan, M.M. (Guru Besar FPTI UPI), dan Dr. Kholid A. Harras, M.Pd. (Dosen FPBS UPI), mengungkap berbagai dugaan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi, transparansi, dan etika akademik yang seharusnya menjadi dasar dalam pemilihan pimpinan perguruan tinggi.
Dugaan Mobilisasi dan Konspirasi
Mereka menyoroti kuatnya indikasi mobilisasi yang dilakukan oleh salah satu bakal calon rektor yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor. Dikatakan bahwa terjadi hubungan patronase antara calon tersebut dan sebagian besar dekan fakultas, yang kemudian diarahkan untuk memilih anggota Senat Akademik (SA) dan Majelis Wali Amanat (MWA) yang berpihak kepadanya.
“Pemilihan anggota MWA dari unsur SA dilakukan dengan metode ‘one person nine vote’, yang membuka ruang bagi terbentuknya blok monopoli oleh kelompok tertentu,” tulis mereka.
Lebih lanjut, dikemukakan bahwa metode pemilihan tersebut telah menciptakan ketidakseimbangan representasi antar fakultas, di mana terdapat fakultas yang memiliki dua perwakilan, sementara dua fakultas lainnya tidak memiliki perwakilan sama sekali.
BACA JUGA:75 Kampus di Kota Bandung Menandatangani Komitmen Pengelolaan Sampah, Ini Tujuannya
BACA JUGA:3 Rekomendasi Kampus Swasta Jurusan DKV di Bandung
Konflik Kepentingan dalam Tim Penjaringan
Dalam surat itu juga disorot adanya potensi konflik kepentingan ketika bakal calon rektor yang berasal dari petahana Wakil Rektor ikut menjadi bagian dari tim penjaringan calon anggota MWA dari unsur masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan intervensi dalam penggalangan dukungan menjelang pemilihan rektor.
Kritik terhadap Perubahan Peraturan MWA
Civitas akademika juga menolak perubahan Peraturan MWA No 01 Tahun 2025 yang dinilai disusun secara tertutup tanpa melibatkan Senat Akademik. Salah satu kritik utama adalah pemberlakuan sistem “one person three vote” dalam tahap penyaringan tiga calon rektor oleh MWA, yang dianggap membuka ruang bagi terbentuknya “politik kartel” melalui kesepakatan antar calon dan elite kampus.
Suara Menteri Dipertanyakan
Surat itu juga menyoroti kejelasan peran suara Menteri dalam proses seleksi. Mereka mempertanyakan apakah suara Menteri yang memiliki bobot 35% juga berlaku dalam tahap awal seleksi calon menjadi tiga besar, atau hanya pada pemilihan akhir. Ketidakjelasan ini dianggap bisa dimanfaatkan untuk mendukung kelompok kartel tertentu.
Seruan Peninjauan Ulang
Dengan seluruh temuan dan kekhawatiran tersebut, para dosen UPI mendesak agar pemerintah pusat meninjau ulang regulasi dan prosedur pemilihan rektor UPI.
“Praktik-praktik politik praktis konspiratif dari kelompok mayoritas dukungan calon rektor akan menciptakan suasana kampus yang tidak kondusif. Ini bertentangan dengan semangat Presiden RI untuk menjaga netralitas dan harmoni di lingkungan perguruan tinggi,” tegas mereka.
Surat ini mencerminkan keresahan yang mendalam di kalangan akademisi UPI, yang berharap agar integritas dan etika dalam dunia akademik tetap dijaga dalam proses pemilihan pemimpin di institusi pendidikan tinggi. Mereka menekankan bahwa pemilihan rektor harus bebas dari intervensi politik praktis dan benar-benar mencerminkan nilai-nilai akademik dan demokrasi.