"Kemudian melaksanakan fungsi penanganan laporan pengaduan masyarakat atas ancaman gangguan keamanan dan ketertiban. Selain itu penindakan segala macam praktik premanisme melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tuturnya.
BACA JUGA:Keluarkan SE, Bupati Bandung Himbau Pengusaha Bayar THR Karyawan Mulai H-7 Lebaran
Ali Syakieb menyebutkan Satgas Pemberantasan Premanisme dalam melaksanakan tugasnya bisa melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan preemptif ancaman gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.
"Fungsi lainnya melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi premanisme dan geng motor," ungkapnya.
Lebih lanjut Ali Syakieb kembali menegaskan bahwa Bupati Bandung menertibkan Surat Keputusan tentang Satgas Pemberantasan Premanisme di Kabupaten Bandung ini dengan menimbang bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) berperan penting dalam menciptakan lingkungan nyaman dan kondusif yang berdampak positif pada stabilitas sosial sehingga pembangunan dapat berjalan lancar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Bahwa aksi premanisme dalam bentuk pemerasan, pungutan liar, intimidasi atau gangguan lainnya terhadap masyarakat termasuk investasi di Wilayah Kabupaten Bandung harus dilakukan penindakan untuk mewujudkan kondusivitas daerah," imbuhnya.
Ali Syakieb mengungkapkan bahwa untuk penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bandung perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam kolaborasi pemangku kebijakan di Wilayah Kabupaten Bandung.* (ysp)