Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Sentil Gaya Penertiban Kementerian Kehutanan

Jumat 14-03-2025,10:48 WIB
Reporter : Wanda Novi
Editor : Wanda Novi

RADAR JABAR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan kritik kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) perihal penertiban bangunan di kawasan Puncak.

Diketahui, penertiban bangunan di kawasan Puncak sangat srring dilakukan oleh Menko Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

Dedi mengatakan, jika terdapat bangunan yang berada di area hutan lindung. Kemenhut semestinya langsung membingkar dan bukan memasang plang pengawasan.

"Yang berikutnya juga saya meminta, saya sudah ngomong ke media sosial kepada Kemenhut Dirjen penegakkan hukumnya," kata Dedi dikutip Jumat (14/3/2025).

"Jadi kalo memang area villa, rumah, rumah makannya, hotelnya di area hutan lindung yang dia tidak memberikan izin jangan dikasih plang tapi bongkar," sambungnya.

Ia mengungkapkan, kebutuhan ekosistem saat ini bukan plang pengawasan. Melainkan, hutan untuk area resapan air.

BACA JUGA:Pemprov Jabar akan Bentuk Tim Evaluasi Perizinan, Libatkan Perguruan Tinggi

BACA JUGA:Mensos Minta Kepala Daerah Usulkan Aset Bangunan atau Tanah untuk Sekolah Rakyat

Dirinya menilai, jika Kemenhut hanya mengambil langkah memasang plang pengawasan terdapat kemungkinan kasus itu tenggelam.

"Karena kebutuhan ekosistem hari ini bukan plang, tapi bongkar, kalau sudah di bongkar apasi tujuannya? kalau sudah dibongkar kan airnya jatoh lagi ke tanah meresap kalau diplang nanti abis diplang bulan juni musim kemarau nanti orang lupa lagi nanti musim hujan bikin plang lagi," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, selain adanya prasasti batu tulis bagi sejarah peradaban sunda di Bogor. Hutan merupakan peninggalan utama yang ada di wilayah Bogor.

Menurutnya, hutan sebagai nilai spiritualitas dan menjadi pusat ekosistem bagi keberlangsungan hidup manusia.

"Karena bagi saya hutan itu nilai spiritualitas, dia menjadi pusat ekosistem kehidupannya manusia. Masa pusatnya diinjakin, kan ga boleh," kata Dedi Mulyadi di Pendopo Bupati Bogor, Kabupaten Bogor, pada Kamis (13/3/2025).

Ia menjelaskan, hutan di Bogor sebagai pusat ekosistem bagi manusia dan sekarah peradaban sunda. Dia menambahkan, jika wilayah tersebut terganggu maka akan menyebabkan penyakit.

Kategori :