RADAR JABAR - Disdukcapil Kabupaten Bogor sedang menuntaskan, program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk 100 hari program kerja Bupati Bogor 2025-2030.
Kadisdukcapil Kabupaten Bogor, Hadijana mengklaim, aktivasi IKD mengalami kenaikkan dari 0,16 persen menjadi tujuh persen. Menurutnya, tujuh persen itu sama halnya dengan empat juta penduduk di Kabupaten Bogor.
Kata dia, kenaikkan persentase aktivasi IKD berkat kerja sama perangkat desa yang gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat.
Ia menambahkan, terdapat perbedaan dengan kota lain yaitu jumlah persentase besar, tapi jumlah penduduknya berada dibawah Kabupaten Bogor.
BACA JUGA:Dinkes Kabupaten Bogor: Gratis Biaya Perawatan, Jika Terindikasi Penyakit Lanjutan
BACA JUGA:Polres Bogor Ungkap Alasan Pelaku Clandestine Lab Narkotika Berada di Pemukiman Padat Penduduk
"Sangat besar jumlahnya, cuma persentasenya kecil gitu dibanding kawasan kota lain yang bisa belasan persen tapi raihannya masih dibawah Bogor," jelas Hadijana di Kompleks Kantor Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Selasa (11/2).
Dia mengatakan, dari masyarakat yang mencetak KTP non Print Ready Record (PRR) sebenarnya didorong untuk melakukan aktivasi IKD.
Pencetakan KTP terbagi menjadi dua bagian, yakni Print Ready Record (PRR) maupun non PRR, dalam kategori PRR untuk masyarakat yang baru pertama kali membuat KTP dan non PRR bagi yang mengalami kerusakan ataupun kehilangan.
"Itu didorongnya kepada IKD soalnya kalau IKD itu otomatis sudah ada di sini misal perubahan data ilang atau rusak, kan di IKDnya masih ada (masih) bagus," kata dia.
Selain aktivasi IKD, Disdukcapil akan memberlakukan program jaringan pelayanan terintegrasi (Japati) yang terdapat di setiap desa, 28 Puskesmas Poned, dan 40 KUA