Selain itu, kata Kang DS, mulai tahun ini para penerima BPJS Ketenagakerjaan akan memperoleh tiga manfaat sekaligus BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua (JHT).
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2025 ini.
Di antaranya untuk BLT paling besar 15 persen, dukungan program ketahanan pangan 20 persen, penanganan stunting, pengembangan potensi desa, pembangunan berbasis padat karya dan program prioritas lainnya.
"Peningkatan anggaran bantuan keuangan desa ini dalam rangka mendukung astacita Presiden Prabowo, gubernur teprilih sekaligus merealisasikan janji politik pasangan Dadang Supriatna dan Ali Syakieb," ujarnya.
Namun dengan akan digelontorkannya anggaran fantastis tersebut, Wakil Ketua Apkasi itu mewanti-wanti agar para kepala desa dan kelurahan tidak mencoba bermain-main dengan anggaran.
Kang DS juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
"Jangan main-main dengan anggaran. Saya tidak ingin para kepala desa dan kelurahan berurusan dengan aparat penegak hukum (APH). Makanya saya hari ini hadirkan Pak Kapolresta, Pak Kajari dan Dandim," tuturnya.
"Beliau-beliau akan mengawasi para kepala desa agar tidak macam-macam. APH, Inspektorat akan mengawasi ketat penggunaan dana ini. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan." Imbuhnya. (ysp)