RADAR JABAR - Realisasi anggaran kesehatan hingga 30 November 2024 tercatat mencapai Rp164,3 triliun, sebagaimana dilaporkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.
Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama berkat percepatan pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan.
Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Berikut beberapa alokasi penting:
- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN): Menjangkau 96,7 juta peserta.
- Vaksin Imunisasi: Pengadaan vaksin bagi 50 juta balita dan anak untuk meningkatkan kekebalan tubuh sejak dini.
- Pemberian Makanan Tambahan: Menyasar 45 ribu ibu hamil dan 100 ribu balita guna mencegah gizi buruk.
- Pengendalian TBC: Memberikan edukasi dan pengendalian kepada 4,2 ribu orang.
- Pengawasan Obat dan Makanan: Pemeriksaan dilakukan untuk 89,9 ribu sampel obat dan makanan demi menjaga standar keamanan.
- Fasilitas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK): Memberikan dukungan pada 7,5 juta keluarga demi mencegah stunting.
Selain itu, anggaran digunakan untuk pemenuhan alat/obat kontrasepsi, jaminan kesehatan bagi 4,6 juta ASN/TNI/Polri, serta bantuan operasional untuk 10.072 puskesmas dan 4.317 balai penyuluh KB.
BACA JUGA:Menteri PPMI Siapkan Lounge Khusus dan BPJS Kesehatan untuk Pekerja Migran
BACA JUGA:BKKBN: Makanan Bergizi Gratis Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan akan tetap menjadi prioritas utama dalam APBN 2025. Dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD), Presiden menyatakan bahwa Indonesia menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama untuk keluar dari kemiskinan.
“Melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan, kita bisa memberantas kemiskinan secara mendasar,” ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).
Indonesia memiliki kebijakan yang berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat dan India, yang memprioritaskan anggaran pertahanan dalam APBN mereka. Di Indonesia, pendidikan memegang alokasi terbesar, disusul oleh kesehatan sebagai prioritas penting untuk kesejahteraan rakyat.
Presiden juga menekankan bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan tetap menjadi strategi untuk mendorong kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi.
BACA JUGA:Kemenkes Sebut PP Kesehatan Atur Praktik Hingga Izin Dokter Dan Nakes