RADAR JABAR - Sekitar 100.000 orang memadati jalanan Valencia, Spanyol, pada Sabtu (30/11), memprotes buruknya penanganan pemerintah atas banjir bandang yang menghancurkan wilayah itu bulan lalu.
“Sejak satu bulan berlalu, kota-kota dan desa-desa kami masih dalam kondisi hancur. Pemerintah daerah secara moral dan etis tidak mampu menangani rekonstruksi,” ujar Anna Oliver, juru bicara aksi protes tersebut.
Banjir dahsyat yang melanda pada 29 Oktober lalu, dipicu oleh hujan ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkan kerusakan parah di berbagai wilayah Spanyol.
Valencia menjadi yang paling terdampak, menjadikan bencana ini salah satu yang terburuk dalam sejarah modern negara tersebut. Sebanyak 222 orang dilaporkan meninggal di Valencia, sementara delapan lainnya tewas di wilayah lain, dan empat korban masih belum ditemukan.
BACA JUGA:Siklon Fengal Hantam India Selatan, Akibatkan Tiga Orang Korban Jiwa
BACA JUGA:Afrika Selatan Cetak Sejarah sebagai Presiden G20 Pertama dari Benua Afrika
Ini adalah kali kedua masyarakat menggelar aksi besar-besaran terhadap pemerintah daerah Valencia. Diketahui bahwa, sekitar 130.000 orang menghadiri aksi protes pertama berdasarkan angka pemerintah.
Mereka menuntut Presiden Valencia, Carlos Mazon, untuk mengundurkan diri karena dianggap gagal memberikan peringatan dini dan lambat dalam merespons situasi darurat.
Diketahui banyak korban tewas akibat terjebak banjir yang datang secara mendadak, baik saat berada di kendaraan, di apartemen lantai dasar, atau mencoba menyelamatkan barang-barang mereka.
Kemarahan warga semakin memuncak setelah laporan media menyebutkan bahwa pada hari kejadian, Mazon terlambat menghadiri rapat darurat karena sedang menikmati makan siang panjang.
“Dia belum meminta maaf atau memberikan penjelasan yang masuk akal tentang apa yang terjadi hari itu,” ujar Oliver.
Selain itu, kritik juga diarahkan pada lambannya pemulihan pascabencana. Ribuan anak belum bisa kembali ke sekolah, ruang bawah tanah masih terendam lumpur, dan banyak rumah serta fasilitas umum yang belum dibersihkan. Bantuan yang diterima korban juga dinilai tidak mencukupi.
BACA JUGA:Iran Berjanji akan Terus Memberi Dukungan kepada Suriah
BACA JUGA:Sandera Amerika-Israel di Gaza Kirim Pesan kepada Presiden Terpilih Donald Trump
Demonstran mengecam pemerintah daerah atas pemberian kontrak rekonstruksi kepada perusahaan bermasalah yang sebelumnya tersandung skandal korupsi. Keputusan mencabut batas gaji pejabat daerah juga memicu kemarahan publik.