Prabowo Umumkan Kenaikan Anggaran Kesejahteraan Guru 2025 Menjadi Rp81,6 Triliun

RADAR JABAR- Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peningkatan alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN pada 2025 menjadi Rp81,6 triliun. Jumlah ini naik Rp16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengumuman tersebut disampaikan Presiden dalam pidato pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis.

"Hari ini saya merasa tenang berdiri di hadapan para guru, karena meskipun baru satu bulan memimpin, kami sudah dapat meningkatkan kesejahteraan guru," kata Presiden.

Dalam acara itu, Presiden menegaskan peran penting guru dalam pembangunan bangsa sekaligus memaparkan kebijakan baru yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pendidik.

 

BACA JUGA:Presiden Prabowo Gelar Rapat Bahas Bansos dan Gaji Guru di Istana

BACA JUGA:Presiden Prabowo Temui PM Luxon, Bahas Kolaborasi Perdagangan dan Inovasi Teknologi

 

Peningkatan anggaran ini mencakup tambahan kesejahteraan bagi guru ASN, PPPK, dan non-ASN. Guru ASN akan menerima insentif setara satu kali gaji pokok, sementara tunjangan profesi untuk guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp2 juta per bulan.

Selain itu, anggaran ini juga dialokasikan untuk program sertifikasi guru di seluruh Indonesia. Presiden menyebutkan, pada 2025, sebanyak 1.932.666 guru akan bersertifikat pendidik, meningkat 650 orang dibandingkan 2024.

Sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme guru, pemerintah akan menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV (D4) atau Sarjana (S1).

Bagi guru yang belum memiliki gelar D4 atau S1, sebanyak 249.623 orang akan menerima bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi mereka.

Presiden juga menyampaikan bahwa guru non-ASN yang belum bersertifikat akan mendapatkan bantuan tunai melalui mekanisme perbankan yang sedang dirancang bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jumlah penerima akan diumumkan pada 2025. Saat ini, BPS sedang mengidentifikasi secara akurat nama dan alamat penerima manfaat," jelasnya.

Presiden menegaskan, kebijakan ini adalah langkah nyata pemerintah untuk memberikan penghargaan yang layak kepada guru atas kontribusi mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.