RADAR JABAR - Calon Bupati petahana nomor 2 Dadang Supriatna mengaku selama 3,5 tahun memimpin Kabupaten Bandung, dirinya belum pernah berinisiatif untuk menaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun pajak dan retribusi lainnya, termasuk tarif PDAM atau layanan air minum dari Perumda Tirta Raharja.
Ia merasa khawatir jika pajak dinaikkan, maka akan makin menambah beban masyarakat dan laju inflasi pun meningkat.
Hal itu diungkapkannya saat menghadiri Dialog dan Solusi Forum Konstituen bersama Kang DS, yang digelar di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, pada Minggu, 20 Oktober 2024 malam.
Menurut Cabup yang akrab disapa Kang DS ini, jika PBB dinaikkan, khawatir akan menambah beban piutang warga Kabupaten Bandung kepada negara atau pemerintah daerah.
BACA JUGA:Puluhan Ribu Kiai dan Santri Kabupaten Bandung Siap Menangkan Paslon Nomor 2 Kang DS dan Ali Syakieb
"Sampai saat ini saja, piutang pemda dari warga Kabupaten Bandung, terutama kalangan pengusaha, masih ada sekitar Rp.500 miliar. Nah, kalau misalnya kita naikkan pajak pasca pandemi Covid-19, khawatir piutang pajak warga ini makin menumpuk," tuturnya.
Ia menambahkan, piutang yang makin menumpuk bisa menjadi temuan BPK RI yang kemungkinan akan merekomendasikan kepada pemda untuk mendorong kejaksaan selaku pengacara negara melakukan pemanggilan kepada warga yang masih dinyatakan berutang pajak kepada negara.
"Saya tidak mau kalau masyarakat harus berhadapan dengan kejaksaan gara-gara piutang pajak," tegasnya.
Kemudian, lanjut Kang DS, apabila Pemkab Bandung memutuskan untuk menaikan tarif air minum Perumda Tirta Raharja, pertimbangannya dikhawatirkan akan berdampak terhadap laju inflasi.
Kang DS pun menyebut beberapa indikator yang menstabilkan inflasi, antara lain ketahanan pangan, harga bahan bakar, harga sembako, dan sebagainya yang harus dikontrol.
Jika tarif PDAM dinaikkan, tambahnya, maka akan berdampak pula terhadap beberapa indikator tersebut.