RADAR JABAR - Para menteri dari delapan negara Nordik dan Baltik Eropa telah menyampaikan keberatan kepada Komisaris Dalam Negeri Uni Eropa, Ylva Johansson, mengenai kebijakan Hongaria yang melonggarkan persyaratan visa bagi warga negara Rusia dan Belarus. Dalam surat bersama yang dirilis pada Jumat (16/8), mereka menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan "risiko keamanan" bagi negara-negara anggota Uni Eropa.
Komisi Eropa telah mengajukan pertanyaan kepada otoritas Hongaria terkait keputusan Budapest untuk melonggarkan aturan visa bagi warga Rusia dan Belarus. Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto, menjelaskan pekan lalu bahwa negara mereka telah melakukan "pemeriksaan komprehensif dan ketat terhadap warga negara ketiga yang memasuki UE, dengan memprioritaskan keamanan nasional."
BACA JUGA:Kasus Pertama Polio di Gaza: Kementerian Kesehatan Palestina Siapkan Kampanye Vaksinasi
Dalam surat tersebut, yang diposting oleh Menteri Luar Negeri Estonia Margus Tsahkna di X, para menteri menyatakan bahwa tanggapan dari Hongaria, analisis mereka, dan langkah selanjutnya sangat penting untuk memastikan keamanan nasional.
"Jawaban Hongaria, analisis Anda, dan langkah selanjutnya akan menjadi hal yang paling penting dalam menjamin keamanan nasional kami," demikian isi surat tersebut.
Mereka juga meminta informasi tambahan dari Komisi Eropa setelah mendapatkan data dari otoritas Hongaria.
BACA JUGA:Lonjakan Kasus Mpox di Australia: 35 Kasus Baru Dilaporkan dalam 15 Hari Terakhir
"Untuk menilai risiko keamanan, kami akan berterima kasih atas informasi tambahan yang dapat dibagikan oleh Komisi setelah menerima informasi yang diminta dari otoritas Hongaria," isi surat itu.
Surat tersebut ditandatangani oleh menteri luar negeri Denmark, Finlandia, Islandia, Latvia, Lithuania, Norwegia, dan Swedia, serta menteri dalam negeri, menteri kehakiman, dan menteri bidang migrasi dari negara-negara tersebut.
Para menteri mengekspresikan "keprihatinan" atas keputusan Hongaria yang menyederhanakan ketentuan masuk bagi warga Rusia dan Belarus, mengingat kekhawatiran bahwa Rusia mungkin "mengintensifkan tindakan agresif" terhadap UE dan negara-negara Schengen.
BACA JUGA:Warga Negara Ganda Amerika-Iran Ditangkap Karena Ekspor Ilegal Komponen Pesawat ke Iran
Pada awal Agustus, 67 anggota parlemen UE juga mengirim surat kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, meminta tindakan terhadap Hongaria terkait dugaan pelonggaran aturan visa untuk Rusia dan Belarus.
Sebelumnya, pada 9 Juli, Hongaria menerbitkan daftar negara yang warganya dapat mengajukan Kartu Nasional – visa kerja dua tahun, yang mencakup Rusia, Belarus, Ukraina, Serbia, Moldova, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, serta Makedonia Utara.*