DPR Bakal Fokus Selesaikan 17 RUU di Akhir Masa Jabatan

RADAR JABAR- Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR RI bersama pemerintah akan fokus untuk menyelesaikan pembahasan terhadap 17 Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Masa Persidangan I 2024-2025 yang menjadi akhir masa jabatan bagi Anggota DPR RI Periode 2019-2024.

Dia mengatakan bahwa 17 RUU itu sejauh ini masih pada tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.

Salah satunya, adalah RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Periode Tahun 2024-2045.

"Undang-Undang yang sangat strategis dan saat ini sedang dalam pembicaraan tingkat I," kata Puan saat menyampaikan pidato pembukaan Sidang Paripurna Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dilansir dari laman Antara, Puan mengatakan bahwa DPR RI dan pemerintah harus dapat mendengarkan suara rakyat dalam pembentukan undang-undang.

Dengan begitu, menurutnya pembentukan undang-undang dapat memberikan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib.

Selain itu, menurutnya pembentukan undang-undang juga harus mengutamakan kepentingan nasional, menjaga persatuan dan kesatuan, serta perlu selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2045.

"Tanpa komitmen ini, maka undang-undang dapat menjadi jalan untuk melegitimasi kekuasaan yang sewenang-wenang," kata dia.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.*