Namun, penggunaan istilah "Padvinders" dilarang oleh Belanda, sehingga para tokoh nasional Indonesia menggantinya dengan istilah "Pandu" atau "Kepanduan."
Pada tahun yang sama, dibentuklah organisasi kepanduan Indonesia yang bernama Javaanse Padvinders Organisatie, yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara VII.
Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, semakin banyak organisasi kepanduan yang dibentuk, baik yang bernafaskan nasionalisme maupun keagamaan, seperti Padvinders Muhammadiyah atau Hizbul Wathan (HW), Nationale Padvinderij, Syarikat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP), Nationale Islamietische Padvinderij (NATIPIJ), dan Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie (INPO).
Untuk mempererat hubungan antar Pandu di Indonesia, pada tanggal 23 Mei 1928 dibentuklah organisasi Persaudaraan Antar Pandu Indonesia (PAPI). Pada tahun 1930, PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang dirintis oleh berbagai tokoh organisasi di Indonesia.
PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI). Pada bulan April 1938, untuk mempererat hubungan antar pandu, BPPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum yang disingkat Perkino, yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta.
BACA JUGA:Jambore Pramuka, Emma Dety: Pramuka Bedas Cetak Generasi Muda yang Cerdas, Tangkas dan Berkarakter
Selama masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri, namun semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah setelah Proklamasi Kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk merintis satu wadah organisasi kepanduan di Indonesia.
Maka dari itu, diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta, dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui oleh pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan melalui keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada tanggal 1 Februari 1947.
Namun, keputusan tersebut kemudian dianulir sehingga kelompok lain dapat membuka organisasi kepanduan, dan Pandu Rakyat Indonesia tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia.
Pada awal tahun 1960-an, diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan tersebut bernaung pada tiga federasi utama, yakni Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) untuk anggota pandu pria, serta Persatuan Kepanduan Putri Indonesia (PKPI) dan Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia (POPINDO) untuk organisasi pandu wanita.
Akhirnya, pada tahun 1961, Gerakan Pramuka resmi lahir. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia.
Pada tanggal 14 Agustus 1961, dilakukan pelantikan Majelis Pembimbing Nasional dan pelantikan kwartir nasional di Istana Negara serta penganugerahan Panji-panji Gerakan Pramuka. Maka dari itu, tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai Hari Lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia.